TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Bambang Soesatyo mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Salah satu cara mewujudkan kemandirian energi adalah melalui peningkatan lifting minyak dan gas bumi (Migas) serta pengurangan import minyak. Kemandirian energi tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi peningkatan perekonomian nasional dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

"Di tengah realitas konsumsi Migas dalam negeri yang terus meningkat, upaya untuk meningkatkan lifting Migas dan mengurangi ketergantungan pada impor sangatlah krusial. Saat ini, konsumsi Migas nasional mencapai 1,6 juta barrel per hari, sementara lifting Migas hanya sekitar 600.000 barrel per hari. Hal ini membuktikan adanya gap yang signifikan antara potensi dan realisasi produksi, yang dipenuhi dengan mengandalkan impor sebanyak 1 juta barrel per hari," ujar Bamsoet usai bertemu Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta, Selasa (17/12/24).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa hingga pertengahan Oktober 2024, produksi minyak dalam negeri tercatat sebesar 578.842 barrel per hari, jauh di bawah target 635.000 barrel per hari untuk tahun 2024. Pada tahun 1968, produksi minyak Indonesia pernah mencapai 599.000 barrel per hari, dengan puncaknya pada tahun 1977 mencapai 1.685.000 barrel per hari. Setelah tahun 1991, produksi Migas Indonesia terus mengalami penurunan bertahap.

Baca juga: Bertemu Para Ketua Umum Provinsi, Bamsoet Dorong KADIN Indonesia sebagai Kekuatan Ekonomi

"Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu segera melakukan konsolidasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Saat ini terdapat 301 Wilayah Kerja (WK) migas yang telah melakukan eksplorasi, tetapi belum melaksanakan rencana pengembangan lapangan migas (Plan of Development/PoD). Apabila KKKS tidak segera melaksanakan PoD, wilayah kerja tersebut dapat dialokasikan kepada investor lain. Langkah ini tidak hanya berpotensi meningkatkan lifting, tetapi juga akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sektor Migas Indonesia," kata Bamsoet. 

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menambahkan, langkah lain yang dapat diambil pemerintah adalah melakukan revitalisasi terhadap 4.500 sumur minyak idle well. Program revitalisasi ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada dan memaksimalkan produksi dari sumur-sumur yang sudah ada. Revitalisasi ini tidak hanya dapat meningkatkan output Migas, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi di sekitar kawasan produksi.

"Upaya pemerintah untuk meningkatkan lifting minyak dan gas bumi serta mengurangi ketergantungan terhadap impor, melalui konsolidasi dengan KKKS dan revitalisasi sumur minyak merupakan langkah strategis yang patut didukung. Namun, sejumlah tantangan seperti rendahnya investasi, dan aturan regulasi yang sering kali menjadi penghambat, memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif. Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita harapkan kemandirian energi yang menjadi program Presiden Prabowo dapat segera terwujud," pungkas Bamsoet. (*)