TRIBUNNEWS.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama delapan kepala daerah berkomitmen mempercepat pembukaan Sekolah Rakyat baru di berbagai wilayah. Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).

Delapan daerah yang menyatakan kesiapan menyelenggarakan Sekolah Rakyat yakni Kabupaten Aceh Jaya, Kepulauan Aru, Padang Lawas Utara, Halmahera Tengah, Sanggau, Tegal, Kutai Timur, dan Tabalong.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan maupun gedung yang akan digunakan, baik untuk rintisan maupun pembangunan sekolah permanen.

Baca juga: Tragedi Anak SD di NTT Akhiri Hidup, Legislator Minta Sekolah Rakyat Lebih Tepat Sasaran

“Kita bikin komitmen, mari kita percepat penyelenggaraan Sekolah Rakyat, apakah dengan rintisan dulu atau gedung permanen. Nanti tergantung kondisi lapangannya. Kita senang sekali kalau disambut dengan semangat, kita juga ikut semangat,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Sekolah Rakyat dibuka. Salah satunya status lahan harus milik pemerintah daerah dan tidak dalam sengketa.

“Selama memenuhi syarat, ada gedungnya, kita bisa cepat untuk menyelenggarakan sekolah yang permanen. Kita dukung. Semakin cepat tanah ada, semakin cepat dibangun, semakin cepat masyarakat merasakan hadirnya Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Konsepnya, kata dia, tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua melalui program pemberdayaan sosial.

“Anaknya lulus sekolah, orang tuanya menjadi berdaya. Jadi anaknya diintervensi, orang tuanya diintervensi secara simultan,” ungkapnya.

Gus Ipul juga mengingatkan agar proses penjangkauan dan rekrutmen calon murid Sekolah Rakyat bebas dari praktik kecurangan. Ia menegaskan pengawasan menjadi tanggung jawab bersama antara Kemensos dan kepala daerah.

“Ini tanggung jawabnya bupati, tanggung jawab saya juga. Jadi di sini jangan ada sogok-menyogok,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Aru Moh Djumpa mengatakan pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Maluku, untuk mendukung pendirian Sekolah Rakyat.

Ia berharap program tersebut segera berjalan di daerahnya guna membentuk generasi yang tangguh dan berdaya saing.

“Hari ini kita sangat antusias memperjuangkan agar Sekolah Rakyat bisa segera hadir. Kami yakin ini akan melahirkan generasi yang tangguh,” katanya.

Baca juga: Respons Bencana Tanah Bergerak di Tegal, Kemensos Salurkan Bantuan dan Bangun Dapur Umum