TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (15/6/2026).

SEB tersebut memuat sejumlah poin penting yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga diisi dengan dukungan pemerintah daerah pada kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026, penandatanganan Surat Edaran Bersama, serta penyerahan sampul peringatan sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan pentingnya data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

"Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin akurat datanya, maka kebijakan juga akan makin baik," ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin.

Baca juga: Mendagri: Nobar Piala Dunia 2026 Tak Hanya Hiburan, Tapi Juga Penggerak Ekonomi

Tito menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh data yang menggambarkan kondisi terkini perekonomian masyarakat secara komprehensif. Data tersebut dinilai sangat penting karena akan menjadi landasan utama pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan di bidang ekonomi.

Karena itu, dukungan pemda dibutuhkan agar pelaksanaan sensus dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, program tersebut juga akan memberikan manfaat besar bagi daerah karena hasil sensus dapat menjadi sumber data yang akurat untuk memahami kondisi ekonomi di masing-masing wilayah sekaligus menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Selain itu, pengumpulan data dilakukan oleh petugas BPS yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran ekonomi yang lebih menyeluruh.

"Nah, sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya," terang Tito.

Lebih lanjut, Tito secara khusus mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk bekerja sama dengan kepala BPS di daerah masing-masing demi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, penandatanganan SEB ini menjadi landasan penting bagi daerah untuk memperoleh data ekonomi yang selama ini belum dapat dijangkau secara optimal.

Baca juga: Mendagri Tito Dorong DKPP Tingkatkan Integritas Penyelenggara Pemilu

Ia mencontohkan, data ekonomi di sejumlah kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan pemerintah pusat nantinya dapat diakses oleh daerah. Kehadiran data tersebut akan melengkapi basis data yang telah dimiliki pemda.

Sebaliknya, apabila dukungan terhadap pelaksanaan sensus tidak optimal, data yang dihasilkan berpotensi kurang akurat. Kondisi tersebut dapat merugikan daerah karena tidak memperoleh gambaran yang riil mengenai situasi ekonomi di wilayahnya.

"Jadi, tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal," ucapnya.

Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS menyerahkan sampul tentang sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri. Penyerahan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi guna menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik TVRI Tubagus Fiki Chikara Satari, Pelaksana Tugas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal.

Selain itu, Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengikuti rapat tersebut secara virtual.

Baca juga: Mendagri Tito Ungkap Program Prioritas BNPP di Kawasan Perbatasan ke DPR