TRIBUNNEWS.COM - Dianggap berhasil menjaga laju inflasi sepanjang 2022 lalu, Pemprov DKI Jakarta diganjar penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada TPID Award 2022.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Piala menyerahkan penghargaan TPID Award ini kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023, di Istana Kepresidenan, pada Kamis (31/8/2023).

Pj Gubernur DKI Heru menyatakan, capaian ini berkat sinergi dan kolaborasi yang apik antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang ketahanan pangan, seperti Perumda Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan Perumda Pasar Jaya, dengan jajaran Pemprov DKI dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta, serta stakeholder lainnya.

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara dan Tutup Perusahaan Pencemar

“Penghargaan ini dapat diraih karena sinergitas dan kerja sama yang baik antara Pemprov DKI, BI, dan BUMD DKI, dalam melakukan reaktivasi program pangan bersubsidi. Tentunya, kami harus tetap menjaga komunikasi yang sudah terjalin dengan baik ini, sehingga bisa menghasilkan kebijakan untuk ketahanan pangan yang dapat mengendalikan inflasi,” ucapnya.

Heru menambahkan, penghargaan ini juga menjadi pelecut semangat Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian ketahanan pangan. Salah satunya dengan terus berkoordinasi dengan Perum Bulog terkait sinkronisasi data.

Dengan demikian diharapkan, ketahanan pangan masyarakat Jakarta bisa terus dijaga, sehingga kenaikan harga sejumlah komoditas pangan bisa diminimalkan.

“Contohnya terkait stok beras, kami berkoordinasi degan Bulog. Kemudian terkait informasi pangan, bila ada daerah produksi yang memiliki kelebihan stok pangan, maka kami akan membelinya untuk dibawa ke Jakarta dan kami akan melakukan operasi pasar,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Klaim Tingkat Kemacetan di Jakarta Berkurang Karena Kebijakan WFH Pemprov DKI

Meski demikian, Heru mengatakan, fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau panjang di sebagian besar wilayah Indonesia jadi tantangan terbesar pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi. Selain itu, ia mengakui, saat ini masih terjadi perlambatan ekonomi di Jakarta.

Untuk mengantisipasi kedua tantangan tersebut, lanjut Heru, Pemprov DKI sudah mengambil langkah antisipasi, dengan memperkuat jaring pengaman sosial melalui alokasi anggaran jaring pengaman sosial dalam APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024. 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta kini juga terus memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Data ini yang selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan-bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menyebut pemerintah pusat akan memberikan sepuluh kilogram beras selama tiga bulan, kepada masyarakat yang masuk daftar DTKS dan P3KE.

Baca juga: Atasi Polusi Udara Jakarta, Pemprov DKI Sanksi Tilang Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi

“Untuk distribusi bantuan beras ini, pemerintah pusat sangat membutuhkan data. Saat ini, Pemprov DKI sedang mengolah data tersebut, sehingga masyarakat yang mendapatkan memang tepat sasaran. DKI Jakarta akan menyuplai data tersebut,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi TPID di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras mengendalikan inflasi nasional sepanjang 2022 lalu. Laju inflasi nasional pada Juli 2023 lalu tercatat sebesar 3,08 persen.