TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan Dewan Undangan Negeri Sabah, Rabu (18/10/2023).

12 orang yang terdiri dari dua pejabat legislatif perwakilan Dewan Undangan Negeri Sabah, dua orang Sekretaris Dewan Undangan Negeri Sabah, enam staf Dewan Undangan Negeri Sabah, dan dua orang perwakilan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Kota Kinabalu Malaysia diterima langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani.

Ketua Dewan Undangan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima HJ. Kadzim bin Hj. Yahya mengatakan, selain mempererat hubungan diplomatik, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk mengetahui sistem legislatif di Indonesia yang telah diimplementasikan di DKI Jakarta.

“Tujuan kami (datangi DPRD DKI) untuk mengetahui perbandingan sistem yang diimplementasikan di Indonesia dan sistem legislatif yang diimplementasikan di Malaysia,” ujarnya di gedung DPRD DKI.

Baca juga: Komisi E DPRD Usul Pemprov DKI Kaji Pemberian Honor TKSK

Kadzim mengaku mendapatkan banyak pengetahuan setelah berdiskusi bersama Ketua, sejumlah pimpinan Komisi, anggota dan Sekretaris DPRD DKI Jakarta.

"InsyaAllah memang ada kebaikan yang dapat diimplementasikan di tempat kami, sekiranya dapat disarankan kepada para pemerintah. Mungkin tidak secara menyeluruh, tapi di peringkat lebih rendah. Mungkin kita boleh coba mencari jalan bagaimana menggunakan sistem-sistem yang diimplementasikan di sini," terangnya.

Di kesempatan itu, Pras sapaan karib Prasetyo menjelaskan, di DPRD DKI terdapat sembilan fraksi dan 106 dewan yang terdiri dari lima pimpinan dan 101 anggota. Ia menyampaikan, suatu kebijakan ditentukan dengan skema button-up, di mana aspirasi rakyat ditampung dalam msuyawarah dan reses untuk kemudian disiapkan dalam bentuk rencana kerja anggaran dalam APBD.

“Tanggung jawab kita pada rakyat, apa yang diperlukan rakyat sebisa mungkin kita wujudkan,” ucapnya.

Baca juga: Fokuskan Penyaluran Tepat Sasaran, DPRD Setujui Penambahan Program Pangan Murah Bersubsidi Rp985 M

Hal senada juga diungkap Rany. Ia mengatakan, DPRD dalam membuat atau memutuskan suatu kebijakan pasti mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

“Kami mewakili untuk menyejahterakan masyarakat dan bertanggungjawab mengeluarkan kebijakan sesuai aspirasi masyarakat. Melalui pertemuan ini, kami berharap dapat mempererat hubungan antara DPRD DKI Jakarta dan Dewan Undangan Negeri Sabah, sehingga dapat saling belajar tentang pemahaman sistem Legislatif dan nilai budaya yang melandasi kedua negara,” tandasnya.

Usai bersilaturahmi dan berdiskusi, jajaran Dewan Undangan Negeri Sabah menyambangi ruang rapat Paripurna dan melihat rapat kerja Komisi B bidang perekonomian dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI.(*)

Baca juga: Lagi, DPRD DKI Jakarta Ingatkan Optimalisasi Pungutan Pajak Secara Daring