Tak hanya itu, Pemprov DKI juga menyabet tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2024. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati menerima penghargaan tersebut mewakili Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi DKI Jakarta di Menara Syariah, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Senin (20/05/2024) lalu.

Pj. Gubernur Heru mengemukakan, penghargaan ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Jakarta. 

"Kami mendukung penuh pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi DKI Jakarta dengan mendorong seluruh pelaku usaha dan para stakeholder terkait untuk bersinergi dan bekerja sama," ujarnya.

Anugerah Adinata Syariah merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya.

Anugerah Adinata Syariah 2024 yang diterima Provinsi DKI Jakarta yaitu Juara 1 Kategori Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan, Juara 3 Kategori Program Inkubasi Usaha Syariah, serta Juara 5 Kategori Zona Khas (zona kuliner halal, aman, dan sehat).

Pengamat tata kota Nirwono Joga pun mengapresiasi capaian ini. Menurutnya, sederet penghargaan tersebut memang pantas diterima oleh Pemprov DKI Jakarta atas upayanya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Nirwono menyebut pula, sederet penghargaan ini bisa menjadi modal bagi Jakarta untuk mewujudkan visi misi menjadi kota global. 

“Ini modal yang baik untuk meningkatkan kinerjanya menuju kota global,” kata pengamat dari Universitas Trisakti ini.

Selain itu, sederet penghargaan ini juga menjadi tolok ukur penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mempersiapkan program pembangunan yang tepat sasaran. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jakarta.

“Semakin akurat data, maka akan semakin tepat program yang dijalankan, sehingga data BPS ini bisa menjadi acuan utama dalam penyusunan program pembangunan Jakarta,” tutupnya.

Baca juga: Pemprov DKI Lakukan Pembaruan Sistem Pajak Daerah Salah Satunya Tarif PKB dan BBNKB