Beri Kepastian Hukum, Kominfo Adakan Perubahan Atas Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 82/HM/Kominfo/11/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation. 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencatatan dan penagihan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal / Universal Service Obligation diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2016 dapat diakses melaui web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemkominfo atau klik disini.