Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kepada seluruh kader partainya untuk tidak mendahului Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penetapan Capres dan Cawapres 2024.

Hasto pun menyebut bahwa sanksi akan mengancam setiap kader yang sudah menyebut nama capres dan cawapres PDIP.

“Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi. Saya, Pak Djarot, Pak Rudi Solo dan seluruh kader Partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Baca juga: Alasan Ganjarist Nilai Ganjar Pranowo Layak Maju Capres 2024 dan Lanjutkan Kerja Jokowi

Menurut Hasto, semua kader partai berlambang banteng moncong putih itu perlu tahu dan ingat bahwa mekanisme pencapresan adalah hak sepenuhnya di Megawati Soekarnoputri

"Jadi, harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum," terangnya.

Hasto kemudian, bercerita momen saat Megawati memutuskan Joko Widodo (Jokowi) diusung sebagai capres pada Pilpres 2014, lalu.

Saat itu, kata Hasto, Megawati bahkan mengumumkan Jokowi capres melalui tulisan tangan.

"Bu Mega memutuskan dan dengan tulisan tangan beliau itu memutuskan untuk menetapkan Pak Jokowi sebagai capres pada tahun 2014 Maret," terang Hasto.

Kemudian, Hasto menyinggung soal mekanisme apa yang akan diterima jika kader mengutarakan dukungan pada capres-cawapres tertentu, sebelum pengumuman dari Megawati.

Ia pub menyebut, bahwa kader yang nekat deklarasi capres harus berhadapan dengan Dewan Kehormatan partai.

"Sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot Saiful Hidayat, kalau menyatakan si A itu capres. Maka itu adalah pelanggaran. Jadi, siapapun itu. Pak Djarot, saya, dan siapapun," jelas Hasto.