Baca tanpa iklan
"Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya: Why not the best?" katanya.
Nama Anies Baswedan mencuat lantaran Gubernur DKI Jakarta ini sudah menjadi incaran Partai Nasdem sejak beberapa waktu lalu.
Nama Anies lebih kuat untuk ditunjuk menjadi capres 2024 karena Anies merupakan salah satu tokoh yang mendukung gerakan Nasdem.
Hal itu dilakukannya sebelum Nasdem berubah menjadi partai politik, dilengkapi dari Kontan.co.id.
Profil Partai NasDem
Baca juga: NasDem Sebut Ada Pertemuan Khusus Usai Pernyataan Jokowi Jangan Sembrono Pilih Capres
Partai NasDem didirikan pada tanggal 1 Februari 2011 di Jakarta, berdasarkan akta notaris.
Partai NasDem dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 2011, lalu didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 Juli 2011.
Partai NasDem ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum pada tanggal 11 November 2011 dan ditetapkan sebagai tanggal pendirian Partai NasDem.
Pada Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual termasuk Partai NasDem di dalamnya, dikutip dari Nasdem.id.
Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.
Surya Paloh pun dipercaya menakhodai Partai NasDem.
Dirinya dipilih pada Kongres perdana yang diadakan pada Janurai 2013.
Baca juga: NasDem: Koalisi Pilpres 2024 Harus Dibangun Setara, Tidak Boleh Menang-menangan
Seluruh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem), bersatu suara memercayakan pada Surya Palo.
Kongres I Partai NasDem saat itu diikuti 66 orang yang mewakili 33 DPW, 994 orang mewakili 497 DPD, 9 orang mewakili Majelis Tinggi, dan 2 orang anggota Dewan Pakar.
Selain peserta yang memiliki hak suara, Kongres juga dihadiri 800 orang peninjau yang datang dari seluruh penjuru Indonesia.
Keputusan diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (Kompas.com/Tatang Guritno/Adhyasta Dirgantara) (Kontan.co.id/Syamsul Ashar)