Profil Zainudin Paru, Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi DPP PKS

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Zainudin Paru, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mengutip kbr.id, Zainudin Paru pernah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada pemilihan umum tahun 2014 lalu. 

Kala itu, Zainudin Paru maju sebagai calon anggota legislatif mewakili Fraksi PKS dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I.

Diketahui, dirinya mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Azzahra pada program studi hukum. 

Ia juga pernah aktif tergabung dalam beberapa organisasi. 

Pada tahun 1998 hingga 2000, Zainudin bergabung dalam organisais Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat.

Baca juga: Deklarasi PKS dan Demokrat terhadap Anies Baswedan Disebut Bakal Selesaikan Ketidakpastian Politik

Kemudian sejak tahun 1999 sampai sekarang, ia juga merupakan bagian dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Indonesia.

Selain itu, dirinya juga tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PARADI) mulai tahun 2008 hingga saat ini.

Zainudin Paru dan pengurus DPP PKS pernah melaporkan Ketua DPP Nasdem, Viktor Bungtilo Laiskodat ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta pada tahun 2017 silam. 

Laporan tersebut dibuat terkait pidato Viktor di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyebut ada empat partai yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang mendukung adanya khilafah.

Zainudin Paru dan timnya menilai, pidato Viktor tersebut kuat dengan dugaan melanggar pasal 156 KUHP.

Diketahui, saat itu Zainudin Paru tengah menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS.

Adapun di kepengurusan PKS saat ini, Zainudin Paru menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi, dikutip dari pks.id. 

Baca juga: Respon Ucapan Luhut Soal OTT KPK, Legislator PKS: Pernyataan Aneh, Berantas Korupsi Harus Didukung

Biodata Zainudin Paru

Riwayat Pendidikan

- S1 Hukum Universitas Azzahra, Jakarta

Riwayat Organisasi

- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat (1998-2000)

- Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) Indonesia (1999-sekarang)

- Perhimpunan Advokat Indonesia (PARADI) (2008-sekarang)

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)