Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons terkait wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan awak media terkait hal tersebut.
Menurut Hasto, dalam kondisi hari ini dengan sistem proporsional terbuka, justru menyebabkan liberalisasi politik dan calon terpilih lebih digerakkan oleh paham individu yang mengedepankan popularitas diri dan sering tidak berkorelasi dengan kapasitas menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Disisi lain, menurut konstitusi, peserta Pemilu Legislatif adalah partai politik bukan orang per orang.
"Saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di Universitas Indonesia, dimana liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara," kata Hasto dalam jumpa pers 'Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023' secara daring, Jumat (30/12/2022).
Baca juga: KPU Sebut Ada Kemungkinan Pemilu 2024 Berlakukan Sistem Proporsional Tertutup, Ini Artinya
Diketahui, informasi terkait adanya Judicial Review tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asya'ri yang menyebutkan peluang diterapkannya sistem proporsional tertutup pada pemilu berikutnya.
Apalagi sudah ada kelompok masyarakat yang mengajukan Judical Review di Mahkamah Konstitusi (MK) dan hal itu.
Oleh karena itu menurut Ketua KPU hal itu harus dicermati.
Karena itu, Hasto menambahkan sebagaimana keputusa Kongres V PDIP bahwa sistem pemilu bisa dilakukan dengan proporsional tertutup.
Terlebih mengingat Pemilu 2024 merupakan ajang parpol untuk saling berkontestasi.
Hasto juga menjelaskan dengan proporsional tertutup justru akan mendorong kaderisasi di parpol dan mencegah terjadinya liberalisasi politik.
"Dan selanjutnya memberikan insentif bagi peningkatan kinerja di DPR. Dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara Pileg dengan Pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan bisa ditekan, sebab pelaksanaan Pemilu menjadi lebih sederhana," ungkapnya.
"Terpenting setelah berbagai persoalan ekonomi kita, biaya pemilu bisa jauh ditekan. Sehingga akan menghemat secara signifikan biaya pemilu sekiranya proporsional tertutup itu diterapkan. Penghematan yang ada bisa dipakai untuk stimulus pergerakan ekonomi rakyat," jelasnya.