Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir Partai NasDem kerap menunjukkan sikap dan kebijakan yang berbeda di DPR.
Perubahan sikap tersebut terjadi setelah Partai NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan maju calon presiden atau Capres 2024.
Hal itu disampaikan Hasto merespons pernyataan Nasdem agar PDIP tak membuat gaduh dengan mendorong menteri NasDem dicopot dari Kabinet Indonesia Maju.
"Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR," kata Hasto kepada wartawan, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).
Hasto mengatakan, PDIP meyakini Presiden Jokowi akan melakukan perhitungan yang matang sebelum melakukan perombakan kabinet.
Baca juga: NasDem Sebut Berkah Dukung Anies Baswedan Capres 2024 Tingkatkan Elektabilitas Partai
Namun Hasto meminta semua pihak agar mengedepankan etika politik dalam berdemokrasi.
"Sehingga yang kami lakukan adalah justru untuk membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut," katanya.
Terpisah, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menyindir dua menteri dari Partai Nasdem yang masih bertahan di Kabinet Indonesia Maju.
Dua menteri itu yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Baca juga: Jokowi Santai Dicecar Soal Reshuffle Kabinet, NasDem PDIP Saling Sindir
Anggota Komisi IV DPR RI itu mengatakan, dua menteri dari NasDem itu patut dievaluasi kepala negara karena dua hal, yakni kinerja dan partainya.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya (NasDem) lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot kepada wartawan, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2022).
"Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," imbuhnya.
Secara khusus, Djarot memiliki catatan tersendiri terhadap dua menteri NasDem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Siti Nurbaya Bakar.
Baca juga: Soal Nasib Menteri NasDem, Jokowi: Ditunggu Saja
"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," ujarnya.
Lebih lanjut, Djarot meminta NasDem mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika terkena reshuffle.
Menurutnya, reshuffle merupakan suatu keniscayaan.
"NasDem ini kan sahabat baiknya Pak Jokowi, dan selalu disampaikan apapun keputusan Pak Jokowi partai NasDem akan menghargai, karena Pak Jokowi sahabat dari Partai NasDem," kata Djarot.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, ada partai politik yang mendorong-dorong presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle.
Isu reshuffle ini kian menguat setelah NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan mereka usung di Pilpres 2024 mendatang.
"Yang heboh ini menurut saya sih dari media saja ya. Kalau dari partai politik ya, ada partai politik yang mendorong-dorong Presiden untuk melakukan reshuffle ya," kata Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (2/1/2023).
Terkait reshuffle kabinet Jokowi belum mau berbicara panjang.
Ia meminta awak media untuk menunggu kabar perombakan kabinet tersebut.
“Tunggu saja,” kata Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, (2/1/2023).
Terkait kapan reshuffle kabinet tersebut dilakukan, Presiden Jokowi memberikan jawaban yang sama.
Termasuk mengenai nasib posisi menteri dari Partai NasDem, karena partai tersebut telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Calon Presiden.
Adapun, di kabinet sendiri ada tiga pos menteri diisi oleh NasDem, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
“Ditunggu saja,” katanya.
Sebelumnya Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menjawab pertanyaan wartawan terkait wacana reshuffle kabinet yang mencuat ke publik belakangan ini.
Menurutnya, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ia pun enggan menceritakan terkait perbincangan antara Presiden Jokowi dengan dirinya.
Hal tersebut disampaikannya usai meresmikan enam Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) secara serentak di PLUT KUMKM Kabupaten Semarang pada Selasa (27/12/2022).
"Kalau reshuffle kabinet itu kan memang hak prerogratif presiden. Jadi kalo konsultasi saya dengan presiden itu nggak usah diceritakan pada wartawan ya," kata Ma'ruf.
"Tapi reshuffle itu hak prerogatif presiden. Jadi kita tunggu saja. Apa terjadi, apa tidak, kita tunggu saja," sambung dia.