Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Arifki Chaniago menilai dinamika dalam Koalisi Perubahan bakal berlangsung lama, terutama dalam mengumumkan siapa yang dirasa pantas menjadi pendamping Anies Baswedan untuk maju di Pemilu 2024.

Hal ini mengingat dua dari tiga partai yang berada dalam koalisi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejauh ini masih saling tarik menarik untuk menjadi pilihan pertama Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Arifki melihat Demokrat dan PKS sama-sama berlomba memaksakan tokoh partainya untuk menjadi pendamping Anies.

Meski di satu sisi, jika berdasarkan hasil banyak survei sejauh ini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lah yang dirasa wajar untuk menjadi pendamping Anies.

“Tetapi, modal ini tidak cukup untuk mengantarkan paket duet Anies-AHY karena ada beberapa pertimbangan juga yang berpotensi menyulitkan deklarasi capres dan cawapres ini,” kata Arifki dalam keterangannya, Kamis (12/1/2023).

Pertama, pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini mengatakan kesepakatan Demokrat dan PKS belum tercapai, sehingga antara dua partai ini masih bersaing memperebutkan kursi cawapres.

Baca juga: Respons AHY setelah Demokrat Disebut Paksakan Kehendak soal Cawapres Anies Baswedan

“Kedua, dengan belum munculnya kepastian dari koalisi lain terkait capres dan cawapres diasumsikan sebagai penyebab Koalisi Perubahan belum memutuskan nama cawapres Anies,” jelasnya.

Di satu sisi, Arifki juga melihat NasDem berada di posisi yang tidak menguntungkan sebab kader-kadernya masih dipertahankan di kabinet Jokowi. Hal ini akan berbeda jika NasDem didepak dari pemerintahan Jokowi.

“Ketiga, NasDem tentu memiliki pertimbangan untuk memperlama deklarasi capres dan cawapres karena posisi menteri di kabinet Jokowi mulai disentil oleh anggota koalisi pemerintahan. Jika deklarasi Anies-AHY dipercepat, maka narasi NasDem mendukung oposisi tentu bakal sulit dibantah,” tegas menambahkan.

“Tetapi meninggalkan posisi menteri di pemerintahan tentu lebih rugi lagi bagi Nasdem, makanya berdampak terhadap molornya deklarasi capres dan cawapres,” Arifki menambahkan.