TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib Koalisi Perubahan yang rencananya diisi Partai NasDem, PKS, dan Demokrat kini mulai dipertanyakan.

Hingga kini, rencana koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pemilu 2024 tersebut tak kunjung sepakat soal siapa yang akan menjadi cawapres mantan Gubernur DKI itu.

Sebagian kalangan mulai memprediksi jika hal tersebut tak kunjung menemui titik temu, Koalisi Perubahan mungkin tak akan pernah dideklarasikan.

Jika pada akhirnya itu yang terjadi, karier politik Surya Paloh diprediksi juga ikutan tamat.

Surya Paloh saat ini tengah memposisikan dirinya sebagai 'king maker' dengan mengusung sosok Anies Baswedan sebagai capres 2024.

"Dia ingin mencitrakan diri sebagai 'king maker' sejati dan dia ingin membuktikan partainya tanpa calon, ketika mengajukan calon partainya selalu lolos, peringkatnya tinggi," kata Pengamat politik dari Citra Institute Efriza saat dikonfirmasi, Jumat (13/1/2023).

Menurut Efriza, pilihan Surya Paloh sebagai "King Maker" sejatinya sudah diperlihatkan selama dua periode terakhir ini saat tak ada kadernya yang didorong maju dalam Pilpres.

Saat Pilpres 2014 dan 2019 lalu pun NasDem lebih memilih mengusung Joko Widodo.

Baca juga: PKS Nilai Wajar jika Demokrat Ingin AHY Jadi Cawapres Anies: Kami pun Ajukan Kang Aher

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mendongkrak suara dan popularitas NasDem.

"Itu juga yang akan dilakukan di 2024 untuk mendongkrak (suara) NasDem dengan berharap loyalitas orang yang suka dengan Anies itu bisa ditarik ke NasDem," tuturnya.

Oleh karena itu, ia menyebut, Surya Paloh bakal mati-matian mempertahankan supaya Koalisi Perubahan ini tak bubar.

Pasalnya, bila Demokrat maupun PKS memutuskan untuk bergabung dengan koalisi lain maka harga diri Surya Paloh bakal dipertaruhkan.

"Ini harga diri, martabatnya Surya Paloh. Kalau Koalisi Perubahan tidak terbentuk ya Surya Paloh tamat sebagai 'king maker', enggak punya kekuatan lagi dia," tuturnya.

Sebagai informasi, saat ini NasDem, PKS, dan Demokrat belum juga mendeklarasikan Koalisi Perubahan.

Padahal, ketiga partai ini sudah membentuk tim kecil dan intens berkomunikasi dengan Anies Baswedan.

Belum adanya sosok cawapres yang disepakati ditengarai jadi penyebab mandeknya progres Koalisi Perubahan ini.

Bahkan, pembahasan soal cawapres ini belakangan cenderung memamas setelah NasDem menilai Demokrat terlalu ngotot ingin mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendamping Anies.

NasDem Kritik Demokrat

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, bila Partai Demokrat memaksakan sosok Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapres dari Anies Baswedan, koalisi menyongsong gelaran Pilpres 2024 dipastikan akan bubar.

"Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Ya itu namanya mengunci kan. Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan," kata Ali dilansir dari Kompas.tv, Rabu (11/1/2023).

Ia menjelaskan, koalisi yang digagas dengan PKS dan Demokrat itu hingga saat ini menawarkan jagoannya untuk disandingkan dengan Anies di pesta demokrasi nanti.

Jawaban AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi pernyataan elite Partai Nasdem yang menyatakan Koalisi Perubahan bakal bubar kalau pihaknya memaksakan dirinya menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

Diketahui, Koalisi Perubahan itu digagas oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Ketiga partai politik (parpol) itu masih membahas sosok cawapres untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024.

"Yang jelas begini, kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Ia menyatakan, pihaknya tak akan pernah memaksakan kehendak dalam pembahasan koalsisi bersama Nasdem dan PKS.

Demokrat, kata AHY, berharap Koalisi Perubahan bisa menjadi poros alternatif dan bisa mewujudkan harapan masyarakat nantinya.

"Kami ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah SWT itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan,” ujar AHY.

Menurut dia, untuk membuat sebuah koalisi di pesta demokrasi nanti tidak boleh ada parpol yang memaksakan kehendak. Sebab, tujuan pembentukan koalisi adalah memenangkan gelaran Pilpres 2024.

"Tidak boleh memang saling memaksakan tapi sebaliknya kita harus meyakinkan bahwa pasangan yang nanti bisa dihadirkan oleh koalisi perubahan ini adalah pasangan yang benar-benar merepresentasi gerakan perubahan dan perbaikan dan harus bisa membawa kans kemenangan yang paling besar. Itu yang menjadi konsensus," ujarnya.

Dalam pengamatan Prabowo

Kembali ke analisa Efriza, ia menilai koalisi Gerindra-PKB jadi salah satu yang harus disoroti.

Baca juga: 3 Nama Diprediksi Jadi Menteri Jika NasDem Kena Reshuffle, Kader PDIP, Gerindra dan Golkar

Meski terkesan tanpa pergerakan, namun koalisi ini diam-diam tengah mengintai lawan politiknya.

Efriza juga menilai koalisi Gerindra-PKB cukup solid dalam menyongsong Pilpres 2024 mendatang.

"Kalau Gerindra dengan PKB saya rasa enggak bubar. PKB tetap solid dengan Gerindra," ucapnya saat dihubungi, Jumat (13/1/2023).

Ia pun menyebut, koalisi ini terkesan tanpa pergerakan lantaran masih mengamati partai politik mana yang bisa ditarik untuk bergabung bersama mereka.

Efriza pun menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kini tengah mengintai sambil berharap Koalisi Perubahan yang ingin mengusung Anies Baswedan jadi capres 2024 gagal dideklarasikan.

"Mereka lagi melihat-lihat peluang siapa yang bisa ditarik. Koalisi mana yang benar-benar bisa dirapuhkan. Target Gerindra mengharapkan kerapuhan koalisi Anies," ujarnya.

Menurutnya, hal senada turut dinantikan oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP.

Ia pun menyebut KIB tertarik merekrut Demokrat untuk bisa bergabung dalam koalisi.

"Dua koalisi itu menunggu sekali bubarnya Koalisi Perubahan. Kalau di KIB tentu yang diharapkan Demokrat walau bisa juga NasDem," tuturnya.

"Tapi itu berat karena NasDem sudah deklarasikan Anies (jadi capres 2024)," sambungnya.

Sedangkan, Gerindra-PKB ingin mendorong PKS supaya bisa bergabung dengan koalisi yang mereka bentuk.

Terlebih, PKS dan Gerindra sama-sama pernah berkoalisi di Pilpres 2019 lalu.

"Jadi sangat potensial PKS ke Gerindra-PKB," tuturnya.

Sebagai informasi, sejauh ini Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Meski begitu, koalisi ini belum mengumumkan sosok yang akan dipilih sebagai cawapres pendamping Prabowo.

Sumber: Tribun Jakarta