Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti BRIN, Wasisto Raharjo Jati menilai sikap Partai Golkar yang mengedepankan rekam kerja atau rekam jejak ketimbang pencitraan dalam mengusung calon presiden.
Sikap Golkar tersebut, menurut Wasis, karena Golkar sebagai parpol besar memiliki sikap politik sendiri, tidak mengikuti arus parpol lain yang pentingkan elektabilitas dan citra.
“Sikap ini mencerminkan bahwa Golkar sebagai parpol besar mempunyai prinsip politik yang dipegang daripada ikut arus,” kata Wasis saat dihubungi, Rabu (25/1/2023).
Wasis menilai, capres yang memiliki rekam jejak patut dipertimbangkan masyarakat.
Terlebih, bisa menjadi alternatif bagi publik untuk mengevaluasi capres yang akan maju di Pemilu 2024.
Baca juga: Airlangga Hartarto Dukung Pemilu Proporsional Terbuka: Kalau Sistem Tertutup Rajanya Golkar!
“Soal kelayakan, hal itu bisa jadi opsi alternatif bagi publik dalam mengevaluasi figur yang akan maju Pilpres,” kata dia.
Capres dengan rekam jejak, kata Wasis, bisa menjadi uji publik bagi partai politik untuk mempromosikan rekam jejak sebagai pertimbangan pemilih.
Wasis menyarankan, agar capres dengan rekam jejak baik seperti Airlangga Hartarto yang paling penting saat ini kampanye dengan masif, termasuk dengan menggunakan media sosial sebagai tempat mempromosikan diri.
“Tentu yang paling utama adalah kampanye intensif melalui sosmed,” kata Wasis.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga tak mempersoalkan elektabilitas ketua umum partainya Airlangga Hartarto yang masih berada di bawah bakal calon presiden lain.
Menurut Lamhot, Airlangga yang menjabat Menteri Koordinator Perekonomian RI itu sedang fokus membenahi perekonomian Indonesia.
Baca juga: Jokowi Dikabarkan Telah Bertemu Ketua Umum Parpol Bahas Reshuffle Kabinet, Ini Kata Airlangga
"Pak Airlangga itu fokus kerja. Jadi tidak seperti orang lain yang sibuk dengan pencitraan. Tren elektabilitasnya juga kalau kita lihat dari waktu ke waktu kan naik," kata Lamhot kepada wartawan, Senin (23/1/2023).
Legislator Komisi VII DPR RI itu menilai elektabilitas bukanlah sebagai satu-satunya pegangan di Pemilu 2024.