Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Bawono Kumoro memberikan komentarnya soal pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah partai politik koalisi pemerintah.
Acara tersebut diketahui dihadiri Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan PKB. Sementara PDI Perjuangan dan NasDem absen.
Menurut Bawono, tidak hadirnya kedua parpol ini menarik untuk dicermati serta dikulik dari berbagai sisi.
Pertama tidak hadirnya PDIP dalam pertemuan bisa mengindikasikan hubungan partai dengan Presiden Jokowi sedang tidak baik-baik saja.
"Ada gangguan psikologis antara Presiden dan PDI Perjuangan. Sangat mungkin ini merupakan buntut dari pembatalan status Indonesia sbg tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA," beber Bawono.
Bawono menilai, adanya perbedaan sikap yang mencolok PDIP dan Presiden Jokowi soal Piala Dunia U20.
Baca juga: Pengamat Sebut Jokowi Jadi King Maker Penggabungan Koalisi KIR dan KIB
Dimana parpol yang notabenenya menaungi Jokowi malah memiliki sikap berseberangan dengan Presiden.
Terlihat dari sejumlah kader PDI Perjuangan, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster mengeluarkan statement penolakan Timnas Israel di ajang Piala Dunia U20.
"Alih-alih turut mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam sukseskan perhelatan bergengsi itu justru dua gubernur itu justru menunjukkan sikap bertentangan."
"Ironis karena sikap PDI Perjuangan dan kedua gubernur terdebut telah berkontribusi dalam mencoreng citra baik Presiden di dunia internasional," urai Bawono.
Sebagai langkah konsolidasi
Bawono melanjutkan, pertemuan Presiden Jokowi dengan parpol koalisi bisa dipandang sebagai langkah konsolidasi.
Memperkuat hubungan tersebut bisa jadi dilakukan sebelum Presiden melakukan reshuffle kabinet Jokowi-Maruf Amin.
"Sebagaimana diketahui Presiden beberapa hari lalu mengatakan reshuffle akan segera dilakukan untuk menunjuk Menteri Pemuda dan Olahraga baru menggantikan Zainuddin Amali."
"Bukan tidak mungkin reshuffle nanti juga akan dilakukan terhadap satu atau dua orang menteri dari Partai NasDem," ucap Bawono.
Baca juga: Jokowi Bertemu Ketua Umum Partai Koalisi Pemerintah, Ini yang Dibahas
Bawono menegaskan, isu reshuffle menteri dari Partai NasDem bisa tergambar dari memburuknya hubungan relasi politik Presiden Jokowi dengan partai pimpinan Surya Paloh itu.
"Ditambah karena ketidaksukaan dari Presiden terhadap keputusan politik Partai NasDem dalam berkoalisi dengan dua partai oposisi PKS dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies baswedan di pemilihan presiden mendatang," imbuh Bawono.
Pujian Jokowi ke Prabowo
Peneliti dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia itu juga mengomentari pujian Jokowi kepada Prabowo saat pertemuan.
Saat memberikan sambutan di dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyinggung soal terkait tren positif dari tingkat elektabilitas menterinya itu.
Temuan survei dari Indikator Politik Indonesia bulan Maret 2023 apabila dibandingkan dengan temuan survei bulan Februari 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami stagnasi.
Baca juga: PKB Nilai Wacana Koalisi Besar Tak Akan Terjadi, Singgung Keinginan para Elite
Kemudian tingkat elektabilitas Anies Baswedan cenderung mengalami penuruan. Sedangkan tingkat elektabilitas Prabowo mengalami tren peningkatan.
"Dengan memunculkan itu Presiden Joko Widodo hendak memberikan kode kepada partai-partai koalisi bahwa ketua umum Partai Gerindra itu merupakan bakal calon presiden paling pantas meneruskan program program pembangunan Presiden telah dan sedang dilakukan saat ini," tutup Bawono.
Diketahui sebelumnya, Jokowi bertemu dengan lima parpol kolasisi pemerintahan .
Hadir langsung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
Pertemuan digelar di tengah Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN, Minggu (2/4/2023) kemarin.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)