News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

AHY Nilai Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran: Jangan Sampai Ada yang Dihalang-halangi

Penulis: garudea prabawati
Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Jusuf Kalla, Jakarta, Senin (15/5/2023). Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas mengenai isu politik terkini terutama menjelang Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menemui Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK).

Tampak didampingi sang istri, Annisa Pohan, AHY mendatangi kediaman JK di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

Dalam silaturahmi politik tersebut, AHY juga ditemani Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

AHY dan JK bertemu dan berdialog selama 1 jam.

Seusai pertemuan tersebut, AHY mengatakan pertemuan itu di antaranya membahas soal demokrasi di Indonesia.

AHY menilai demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran menuju kontestasi politik 2024.

Baca juga: Dianggap Potensial, Anies Baswedan Lihat Sosok AHY sebagai Anak yang Cerdas

"Kita juga bicara tentang demokrasi, bagaimana seharusnya demokarsi di Indonesia ini harus dijaga dan dirawat."

AHY pun mengatakan soal kondisi demokarsi di Indonesia yang mengalami kemunduran.

"Ada sejumlah indikator menunjukkan kita (demokrasi) mengalami kemunduran," ujar AHY, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.

Putra sulung Presiden RI 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, mengatakan dalam diskusi dengan Jusuf Kalla terbentuk kesepakatan.

Yakni mendukung Pemilu 2024 yang adil.

"Nah di antaranya kami sepakat bahwa sebaiknya dan sepatutnya menghadapi Pemilu 2024 ini dibuka ruang bagi setiap individu setiap warga negara Indonesia yang sama dan adil," lanjutnya.

"Karena setiap warga negara memiliki hak untuk memilih atau dipilih."

"Oleh karena itu saya pribadi dan Partai Demokrat memohon bagi para pemimpin, bagi para pemangku amanah negara hari ini, terutama jajaran eksekutif
di mana bisa membuka ruang tersebut," ujarnya lagi.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini