Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat turut menyoroti pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe atau ikut campur dalam kontestasi politik 2024.
Kepala Badan Komunikasi dan Strategis (Bakomstra) sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, sejatinya Jokowi bertanggung jawab pada tugas utamanya sebagai Presiden.
"Seharusnya beliau menyampaikan, saya akan fokus dengan tugas dan tanggung jawab utama saya. Bukan malah menyampaikan saya akan cawe-cawe demi kepentingan negara," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5/2023).
Terlebih kata Herzaky, saat ini masih banyak pekerjaan rumah atau tanggung jawab Jokowi yang harus dituntaskan di sisa masa jabatan.
Beberapa faktor yang dijadikan fokus oleh Demokrat yakni soal angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
"Memang rakyat menginginkan beliau fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Masih banyak pekerjaan rumah yang menanti beliau. Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi," kata dia.
Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe di Pilpres 2024, Politisi PKS: Presiden Mesti Netral dan Imparsial
"Pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY, sudah begitu biaya hidup tinggi dan harga-harga bahan pokok terus melonjak," sambung Herzaky.
Atas hal itu, Demokrat kata Herzaky, meminta kepada Jokowi saat ini untuk fokus bekerja agar saat selesai masa kepemimpinan sebagai Presiden ada hal baik yang ditinggalkan.
Jikapun pengin ikut campur dalam urusan pemilu, seharusnya Jokowi sebagai pemimpin bangsa itu memastikan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur dan adil, tanpa intervensi, intimidasi, dan kecurangan.
Baca juga: Jokowi Akui Ikut Cawe-cawe Pilpres 2024, PKS: Bukan Sikap Presiden Negarawan
"Inilah legacy yang seharusnya beliau tinggalkan. Agar bisa dikenang baik sebagaimana Presiden Mega di 2004 dan Presiden SBY di 2009 serta 2014 yang sukses melaksanakan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil," ucap Herzaky.
"Bukan malah memastikan siapa yang bisa ikut dalam kontestasi dan siapa yang seharusnya menang dalam kontestasi Pilpres 2024," sambungnya.
Perihal siapa yang bakal dipilih nantinya, menurut Herzaky itu adalah hak rakyat, bukan hak seorang presiden.
Dirinya menyatakan, Jokowi boleh saja beraspirasi soal siapa sosok yang layak memimpin bangsa selanjutnya, namun, tidak seharusnya cawe-cawe dengan menggunakan segala infrastuktur kekuasaan yang dimiliki selaku Presiden.