Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menegaskan pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepemimpinan pemerintahan layaknya sistem estafet bukan sindiran kepada pihak manapun.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berpidato soal keberlanjutan kebijakan pemerintah.
Jokowi mengatakan, jangan sampai peralihan kepemimpinan seperti 'meteran pom bensin'.
Menurut Hasto, sikap Presiden Jokowi itu justru upaya untuk menunjukan komitmen pada pembangunan yang selama ini telah dikerjakan.
"Apa yang disampaikan jokowi adalah dalam rangka pembangunan jangka panjang, mengungkapkan visi Indonesia 2045," kata Hasto, dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (17/6/2023).
Hasto mengatakan, pernyataan Jokowi itu murni disampaikan untuk kepentingan mewujudkan tujuan negara.
Baca juga: Ganjar Komitmen Lanjutkan Estafet Kepemimpinan Jokowi, 8 Tokoh Ini Disebut Cocok Jadi Cawapresnya
"Beliau menaruh perhatian yang sangat penting tentang pentingnya suatu kesinambungan dari kepemimpinan itu," kata Hasto.
Sehingga menurut Hasto, pidato Jokowi itu bukan sindirian terhadap pihak lain seperti yang diisukan.
"Tidak ada bentuk sindir-menyindir, yang ada hanya suatu penegasan tentang pentingnya berkesinambungan," tegas Hasto.
"Dan secara teoritik tentang kajian ilmiah bahwa pemimpin negara berkepentingan terhadap siapa yang melanjutkan kepemimpinan ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berpidato soal kepemimpinan ibarat estafet bukan meteran pom bensin yang selalu kembali ke nol.
Pidato itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada Peluncuran Indonesia Emas 2045, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).
"Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet bukan meteran pom bensin."
"Kalau meteran pom bensin itu 'dimulai dari 0 ya'. Apa mau seperti itu? Ndak kan? Masak kayak meteran pom bensin," kata Jokowi, dikutip dari youTube Kompas TV.
Menurut Jokowi, pembangunan harus berkelanjutan.
Dikritik PKS
Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal, menilai apa yang dilakukan Jokowi adalah bentuk cawe-cawe yang melanggar sumpah sebagai seorang presiden, yakni tak adil.
Iqbal mengambil pernyataan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang juga sempat mengingatkan soal sumpah presiden terhadap sikap cawe-cawe Jokowi.
Iqbal menilai Jokowi tak adil terhadap rakyatnya karena telah melakukan cawe-cawe soal sosok pemimpin penerus.
"Saya baru saja mendengarkan statement pak JK bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah melanggar sumpah Presiden, yaitu tidak adil," kata Iqbal dalam tayangan Kompas TV, Jumat (16/6/2023).
"Harusnya Pak Jokowi sebagai Presiden adil ke semua calon, adil ke semua rakyatnya yang ingin mencalonkan, apalagi ini dilakukan secara terbuka."
"Saya kira ini adalah sikap yang tidak elok bagi Presiden," ujarnya.
Iqbal menilai apa yang dilakukan Jokowi adalah bentuk cawe-cawe yang berlebihan.
Ia bahkan menduga ada motif lain yang jadi alasan Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe tersebut.
Motif lain yang jadi latar belakang cawe-cawe Jokowi menurut Iqbal karena diduga ada proyek besar bermasalah yang tak ingin terungkap jika sosok presiden berganti dari luar lingkarannya.
"Saya membaca motif kira-kira kenapa, mungkin karena beliau peduli tentang kesinambungan ya oke, tapi ini ada motif lain."
"Bisa jadi-ada masalah dengan proyek besar ini sehingga terlalu takut jika yang menang adalah orang yang tidak bisa dikontrol atau diatur," ujarnya.
Menurut Iqbal, ketimbang Jokowi melakukan cawe-cawe, lebih baik membereskan dan menepati janji visi-misinya yang belum tersalurkan.
"Daripada pak jokowi cawe cawe berlebihan sebaiknya Pak Jokowi melanjutkan apa cita-cita dan visi misinya yang belum tersalurkan dan tersampaikan," ujarnya.
(Tribunnews.com/Milani Resti)