Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani - Ahmad Muzani merespons pernyataan Yenny Wahid, putri dari Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur soal dukungan ke calon presiden (capres) Prabowo Subianto.
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Yenny Wahid, putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur soal dukungan ke calon presiden (capres) Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Yenny Wahid menyebut kecil kemungkinan bagi pihaknya untuk mendukung Prabowo jika pendampingnya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Hal tersebut, tak lain karena luka lama buntut perselisihan kepartaian di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Gus Dur dan Cak Imin.
Terkait hal itu, Muzani mengatakan, bahwa saat ini cawapres Prabowo belum final diputuskan.
Ia juga menuturkan, bahwa pernyataan Yenny tersebut tak lantas diartikan sebagai bentuk keretakan antar kedua belah pihak tersebut.
"Kan belum ada keputusan wakil presidennya. Hubungan kami dengan Mbak Yenny baik-baik saja. Insya Allah, semuanya berjalan lancar," ujar Muzani, Sabtu (12/8/2023) dikutip dari youTube KompasTV.
"Bacawapres sekarang posisinya, menurut kami, masih Pak Muhaimin," tegasnya.
Muzani menegaskan, sosok cawapres nantinya tetap ditentukan Prabowo dan PKB.
"Putusan untuk menerima partai-partai itu semua juga atas persetujuan PKB. Kami tidak bertindak sebelah atau bertepuk sebelah tangan."
"Tapi, keputusan ini juga kami menyampaikan ini kepada PKB. PKB sudah tahu semuanya," ujarnya.
Menurut Muzani, saat ini Gerindra masih terus melakukan komunikasi politik kepada sejumlah parpol lain.
"Karena itu, baik PKB maupun Gerindra terus melakukan komunikasi pendekatan dengan partai-partai lain, baik yang memiliki kursi di Senayan maupun partai non parlemen," kata Muzani.
Sebelumnya, Yenny mengatakan, bagi keluarga Gus Dur dan Gusdurian, pengikut Gus Dur, masih sulit berdamai secara politik dengan Cak Imin.
Sebab, kata Yenny, masih ada luka kudeta yang dilakukan Cak Imin saat merebut PKB dari tangan Gus Dur.
Yenny pun mengaku sulit nantinya untuk mendukung Prabowo jika cawapresnya Cak Imin.
Pernyataan tersebut disampaikan Yenny Wahid saat menjadi narasumber di program Rosi yang ditayangkan di youTube KompasTV.
"Kita tetap baik dengan Pak Prabowo, tapi mungkin akan susah untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden kalau pendampingnya adalah Cak Imin," kata Yenny, dikutip Sabtu (12/8/2023).
Meski demikian, Yenny mengaku tak mempermasalahkan jika Cak Imin hanya menjadi pengusung Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.
Yenny Wahid mengungkapkan, dirinya, keluarga, dan Gusdurian tak mau mendukung ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto jika calon wakil presidennya adalah Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Tangkapan Layar Kompas TV)
"Tapi kalau sama-sama sebagai pengusung saja tak masalah. Tapi kalau pendamping lain urusan," ujarnya.
Menurut Yenny, hal itu sudah menjadi prinsip kuat baginya untuk tidak lagi dikaitkan PKB yang kini dipimpin oleh Cak Imin.
Ia menuturkan, terlalu dalam baginya luka akibat kudeta yang dilakukan Cak Imin kepada pihaknya.
"Susah, bagi kami susah PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi.
"Gus Dur pendiri partai orang yang dikatakan oleh Cak Imin sebagai guru politiknya malah dikudeta apalagi rakyat."
"Susah kan mau memilih pemimpin seperti itu nanti, jadi memang itu yang masih menjadi hambatan," ujar Yenny Wahid.
Meski demikian ia mengaku telah memaafkan Cak Imin, mengingat masih ada pertalian keluarga dengan Gus Dur.
Namun, kata maaf itu tak bisa dikeluarkan keluarga Gus Dur kepada Cak Imin untuk soal pandangan politik.
"Cak Imin ini tetap keponakannya Gus Dur. Kalau sebagai saudara, saya sudah memaafkan beliau, enggak ada masalah," katanya.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.(Tribunnews.com/Chaerul Umam)
Sebagai informasi keluarnya Gus Dur dari partai yang didirikannya itu terjadi pada 2008.
Menurut Yenny Wahid, ayahnya dikeluarkan dari kepartaian oleh Ketua Umum PKB saat ini, yakni Cak Imin.
Cak Imin sendiri merupakan keponakan Gus Dur.
Keduanya terlibat konflik pada 2008 silam dengan saling gugat mengenai kepengurusan Partai PKB.
Pada 24 Juli 2008 Pemerintah melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akhirnya menetapkan kepengurusan yang sah berada ditangan Cak Imin.
Perseteruan internal itulah yang menyebabkan Gus Dur terdepak dari PKB.
Baca tanpa iklan