Baca tanpa iklan
Pasalnya, Prabowo dinilai sebagai salah satu aktor pelanggaran HAM berat pada kerusuhan Mei 1998.
"Manuver Budiman secara terang-terangan mendukung Prabowo adalah dukungan kepada penjahat HAM."
"Itu adalah langkah politik yang ingin menghapus jejak hitam pelaku pelanggaran HAM, meneguhkan politik impunitas,” kata Petrus.
Baca juga: Batal Putuskan Nasib Budiman, PDIP Fokus Bahas Kenaikan Elektabilitas Ganjar
Petrus dengan tegas menolak retorika Budiman yang merasa langkahnya mendukung Prabowo adalah tugas sejarah.
Termasuk menolak pemikiran Budiman yang menganggap Prabowo sebagai pemimpin strategis yang mampu mengemban tugas untuk memajukan Indonesia, siap menghadapi tantangan ke depan, berhadapan dengan negara-negara barat.
Petrus merasa itu hanya pembenaran Budiman semata, agar bisa mendapatkan sesuatu ketika Prabowo berkuasa.
"Itu pembenaran Budiman saja, untuk melegitimasi bahwa berangkulan dengan penculik adalah keharusan
sejarah."
"Itu bukti pragmatisme Budiman supaya bisa mendapatkan sesuatu ketika Prabowo berkuasa. Padahal belum tentu juga Prabowo menang," tegas Petrus.
Baca juga: Belum Terpikir Gabung Gerindra, Budiman Sudjatmiko: Saya PDI Perjuangan Sejati
Lebih lanjut, Petrus menilai Budiman justru mempertontonkan politik oportunis.
Sebab ia memilih berpindah mendukung Prabowo yang dinilainya bisa menang Pilpres, dibanding tetap di PDIP.
"Mana yang lebih menguntungkan? Tetap di PDI Perjuangan tetapi karier politiknya mandeg, atau berpindah ke Prabowo yang digadang-gadang akan memenangi pertarungan pilpres?"
"Budiman memilih meloncat ke mantan Pangkostrad yang dipecat era Presiden Habibie itu, walau menciderai idealismenya sendiri sebagai mantan aktivis. Bahkan, dia telah mencoreng nama baik aktivis 98 secara keseluruhan,” ungkap Petrus.
Baca juga: Dukung Prabowo, Budiman Dianggap Khianati Korban Penculikan 98
Pengamat: PDIP Harus Lakukan Evaluasi Internal Sikapi Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo
Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kasus Budiman Sudjatmiko perlu menjadi evaluasi bagi PDIP.