TRIBUNNEWS.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi membatalkan dukungannya terhadap bakal calon presiden (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo.
Hal ini diumumkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) 2023 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Selasa (22/8/2023).
Awalnya, Grace meminta agar DPP PSI kembali menyerap aspirasi rakyat terkait capres yang akan didukung.
“Pertama, kami meminta kepada DPP PSI untuk kembali menyerap aspirasi dan keinginan rakyat terkait bakal calon presiden yang memiliki komitmen kerakyatan dan melanjutkan visi misi pembangunan Pak Jokowi,” kata Grace, dikutip dari YouTube Partai Solidaritas Indonesia.
Grace mengungkapkan DPP PSI agar tidak terburu-buru dalam memilih capres yang akan didukung.
Ia meminta agar terus melihat dinamika politik yang bekembang.
Baca juga: Di Kopdarnas PSI, Celetuk Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Enggak jadi Dipecat Mas?
Kemudian, adapula rekomendasi dari 38 DPW PSI agar penentuan capres yang didukung PSI harus mempertimbangkan cawapres yang mendampingi.
Termasuk mempertimbangkan hasil judicial review terkait batas usia capres dan cawapres.
“Perlu dicermati bersama-sama semua dinamika politik termasuk proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang sedang diajukan oleh LBH PSI di Mahkamah Konstitusi,” tambah Grace.
Grace mengungkapkan jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi LBH PSI terkait batas usia capres dan cawapres, maka DPP PSI akan mendukung kandidat cawapres tersebut.
Selanjutnya, Grace menyebut adanya perbedaan pendapat di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI terkait capres yang layak didukung di 2024.
"Ada yang ingin Mas Ganjar, ada yang mendukung Pak Prabowo, dan juga ada yang bilang PSI 'jomblo' aja," katanya
Kemudian, Grace mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama sembilan tahun sudah dalam jalan yang benar.
Sehingga, sambungnya, capres dan cawapres yang akan didukung haruslah figur yang dapat melanjutkan pemerintahan Jokowi.