TRIBUNNEWS.com - Sekretaris Jenderal Demokrat yang juga anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, membeberkan dugaan pengkhianatan yang dilakukan NasDem kepada Koalisi Perubahan.
Menurut Riefky, pihaknya menerima informasi dari Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, yang mengatakan NasDem bekerja sama dengan PKB untuk Pilpres 2024 mendatang.
Kerja sama itu menghasilkan kesepakatan memasangkan Anies sebagai calon presiden (capres) dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Kemarin (Rabu), kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar."
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua NasDem, Surya Paloh," ujar Riefky dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribunnews.com, Kamis (31/8/2023).
Baca juga: Kena Tikung Cak Imin, Demokrat Klaim Anies sudah Sampaikan AHY Jadi Cawapresnya ke Pimpinan Koalisi
Lebih lanjut, Riefky membeberkan kronologi pengkhianatan NasDem pada Koalisi Perubahan menurut versi Demokrat.
Hal ini bermula saat jajaran Koalisi Perubahan (NasDem, Demokrat, dan PKS) serta Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan diusung.
Desakan ini datang lantaran hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Anies yang terus merosot dibandingkan dua bacapres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Meski demikian, rencana deklarasi itu tidak segera terwujud lantaran Anies dianggap lebih memilih tunduk pada keputusan Surya Paloh.
"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, yang ingin terus menunda waktu deklarasi."
"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," beber Riefky.
Meski demikian, desakan terus datang dari Tim 8 yang akhirnya kembali mengomunikasikan soal deklarasi capres dan cawapres kepada tiga Ketua Umum Koalisi Perubahan di waktu yang berbeda.
Riefky mengatakan, Surya Paloh menjadi orang pertama yang diberi tahu soal pentingnya segera mendeklarasikan capres dan cawapres.
Baru, setelahnya Tim 8 mengabarkan kepada Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lalu Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri.