Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.com - Sekretaris Jenderal Demokrat yang juga anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, membeberkan dugaan pengkhianatan yang dilakukan NasDem kepada Koalisi Perubahan.
Menurut Riefky, pihaknya menerima informasi dari Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, yang mengatakan NasDem bekerja sama dengan PKB untuk Pilpres 2024 mendatang.
Kerja sama itu menghasilkan kesepakatan memasangkan Anies sebagai calon presiden (capres) dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebagai calon wakil presiden (cawapres).
"Kemarin (Rabu), kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar."
"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua NasDem, Surya Paloh," ujar Riefky dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribunnews.com, Kamis (31/8/2023).
Baca juga: Kena Tikung Cak Imin, Demokrat Klaim Anies sudah Sampaikan AHY Jadi Cawapresnya ke Pimpinan Koalisi
Lebih lanjut, Riefky membeberkan kronologi pengkhianatan NasDem pada Koalisi Perubahan menurut versi Demokrat.
Hal ini bermula saat jajaran Koalisi Perubahan (NasDem, Demokrat, dan PKS) serta Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan diusung.
Desakan ini datang lantaran hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas Anies yang terus merosot dibandingkan dua bacapres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Meski demikian, rencana deklarasi itu tidak segera terwujud lantaran Anies dianggap lebih memilih tunduk pada keputusan Surya Paloh.
"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, yang ingin terus menunda waktu deklarasi."
"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," beber Riefky.
Meski demikian, desakan terus datang dari Tim 8 yang akhirnya kembali mengomunikasikan soal deklarasi capres dan cawapres kepada tiga Ketua Umum Koalisi Perubahan di waktu yang berbeda.
Riefky mengatakan, Surya Paloh menjadi orang pertama yang diberi tahu soal pentingnya segera mendeklarasikan capres dan cawapres.
Baru, setelahnya Tim 8 mengabarkan kepada Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lalu Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri.
Menurut Riefky, saran dari Tim 8 itu disambut baik oleh Surya Paloh.
"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf setuju untuk dilakukan percepatan deklarasi," ungkap Riefky.
Lantas, saat pertemuan bersama Tim 8 dan SBY, Anies menyampaikan rencana deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023.
Bahkan, Anies sudah menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani.
Baca juga: NasDem dan PKB Diam-diam Teken Kerjasama, Demokrat: Selamat Berjuang Mas Anies
Surat itu kemudian diserahkan kepada Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada Jumat (25/8/2023).
Di surat itu tertulis, Anies meminta secara resmi agar AHY bersedia menjadi cawapresnya.
"Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023."
"Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu)."
"Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya," tutur Riefky.
Namun, di tengah proses persiapan deklarasi capres dan cawapres, Surya Paloh menetapkan Cak Imin sebagai cawapres Anies, Selasa (29/8/2023).
Penetapan ini, menurut Riefky, dilakukan di NasDem Tower tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS.
"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," ungkapnya.
Di hari yang sama, Surya Paloh memanggil Anies untuk menerima keputusan tersebut.
Baru pada Rabu kemarin, Anies lewat Sudirman Said, menginformasikan keputusan tersebut pada pimpinan tertinggi PKS dan Demokrat.
"Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," tandas Riefky.
Sebagai informasi, pada Maret 2023 lalu, NasDem, Demokrat, dan PKS sepakat membentuk Koalisi Perubahan.
Mereka menyatakan dukungan untuk capres Anies Baswedan yang diusung NasDem.
Sejak saat itu, santer kabar mengatakan Anies akan mengajak AHY untuk berpasangan dengannya di Pilpres 2024.
Namun, deklarasi cawapres Anies Baswedan tak kunjung dilakukan hingga muncul penyataan Demokrat yang menyebut NasDem berkhianat.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W)