Namun, hingga kini belum ada deklarasi AHY Cawapres.
Hingga saat ini, koalisi ini belum juga mendeklarasikan AHY menjadi Cawapres mendampingi ANies Baswdan.
Anies disebut sangat patuh kepada Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi.
"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan dalam koalisi," ungkap Teuku Riefky.
Tiba-tiba, sesuatu yang terduga lalu muncul di tengah proses finalisasi kerja Parpol.
"Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental, pada Selasa Malam, 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," ungkap Teuku Riefky.
Mendengar kabar tersebut, membuat Partai Demokrat dan PKS merasa dikhianatai karena tak ada pembicaraan apapun, padahal ketiga partai adalah koalisi.
Baca juga: Cak Imin Cawapres Anies, DPD Demokrat Sumut: Kalau Berkhianat Darahnya Halal Ditumpahkan
"Anies pun dipanggil dan diminta menerima keputusan itu."
"Namun Anies tak menyampaikan secara langsung kepada petinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," jelas Teuku Riefky.
Atas hal itu, Partai Demokrat pun menentukan sikap.
Pada Kamis malam, baliho bergambar Anies Baswedan dan AHY yang sudah beberapa bulan terpasang, dicopot.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi, Ronny Hermawan mengatakan pencopotan ini dilakukan di seluruh Kota Bekasi.
"Pencopotannya di seluruh daerah Kota Bekasi di 12 kecamatan 56 kelurahan agar dibersihkan semuanya," kata Ronny Hermawan, Kamis (31/8/2023) malam.
Adapun alasan pencopotan baliho itu karena Partai Demokrat murka dan kecewa dengan keputusan sepihak Partai Nasdem yang memutuskan Ketua Umum PKB, Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.