Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengakui masih terbelah soal dukungan kader di pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Dukungan partai yang kini dipimpin Kaesang Pangarep itu terbelah di dalam tiga skenario.
Demikian disampaikan Ketua DPP PSI Dedek Prayudi dalam diskusi publik nasional Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk 'Mencari Capres Ideal Untuk Pembangunan Berkelanjutan' di Hotel Aryaduta, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).
Ia menuturkan suara kader itu disampaikan saat Kopdarnas PSI pada Agustus 2023 lalu.
Hasilnya, para kader di daerah menyuarakan pilihan yang berbeda kepada DPP PSI.
"Hasilnya, nggak kaya waktu Kaesang (jadi Ketum) yang semuanya setuju. Hasilnya, kita hanya mampu mengerucutkan tiga skenario. Skenario pertama ke Pak Ganjar Pranowo, kedua adalah ke Pak Prabowo dan skenario ketiga adalah menjomblo di Pilpres. Tidak mungkin (ke AMIN), tidak bagian dari skenario," kata Dedek.
Ia menjelaskan penentuan capres yang didukung PSI masih menunggu hilal cawapres.
Baca juga: Survei PatraData: Duet Prabowo-Gibran Ungguli Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin di Pilpres 2024
Hingga kini, hilal tersebut belum kunjung terlihat oleh PSI.
"Penentuan dari skenario mana yang akan dipilih disepakati kita menunggu hilal cawapres. Kita menunggu hilal cawapres," katanya.
Lebih lanjut, Dedek memyatakan jajaran Dewan Pembina PSI juga telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta arahan.
Dari pertemuan itu, Presiden Jokowi meminta agar PSI tidak terburu-buru menentukan arah dukungan.
Baca juga: Lebih dari 260 Ribu Orang Mengungsi di Gaza, PBB Sebut Jumlah Pengungsi Tertinggi sejak Konflik 2014
"Hasil pertemuan dengan Pak Jokowi itu kita minta masukan. Jadi PSI ini sering meminta advice kepada Pak Jokowi yang kami anggap sebagai seorang negarawan. Dan Pak Jokowi mengatakan sudah jangan terburu-buru, ojo kesusu, akan ada banyak sekali drama politik kata dia begitu," jelasmya.
Karena itu, kata Dedek, desakan kader lewat Kopdarnas searah dengan instruksi Presiden Jokowi. Nantinya, keputusan itu bakal disampaikan dalam waktu dekat.