Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Temuan survei tatap muka nasional lembaga survei Indikator Politik Indonesia terbaru mengungkap dampak isu politik dinasti terhadap dukungan calon presiden dan wakil presiden.
Pendiri Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi membandingkan dua survei terakhir yang dilakukan pihaknya yakni pada 16 sampai 20 Oktober 2023 dan 27 Oktober sampaib1 November 2023.
Pertanyaan yang diajukan dalam survei adalah "Secara umum bagakmana Ibu/Bapak menilai Politik Dinasti di Indonesia, apakah sangat mengkhawatirkan, cukup mengkhawatirkan, biasa saja, tidak begitu mengkhawatirkan, atau tidak mengkhawatirkan sama sekali?".
Hasilnya, kata Burhanuddin, responden cenderung permisif dan toleran terhadap politik dinasti.
Baca juga: Menantu Gus Mus : Kedatangan Para Tokoh Nasional hanya Sowan, Tidak Terkait Pilpres maupun Pemilu
Sebagaian besar responden yakni 42,9 persen pada survei 27 Oktober sampai 1 November 2023 mengatakan biasa saja.
Angka tersebut tercatat meningkat dari survei yang dilakukan pada 16 sampaib20 Oktober 2023 lalu yakni 33,7%.
"Artinya cenderung permisif, toleran sama politik dinasti," kata Burhanuddin di kanal Youtube Indikator Politik Indonesia pada Minggu (12/11/2023).
Mereka yang mengatakan politik dinasti mengkhawatirkan atau sangat mengkhawatirkan, kata Burhanuddin, trennya cenderung menurun.
Baca juga: Pilpres 2024 Berpotensi Satu Putaran, Suara Prabowo-Gibran Melejit, Begini Hitungan-hitungannya
Ia mengaku kaget karena menurutnya isu tersebut cukup menarik perhatian.
Akan tetapi, kata dia, ternyata masyarakat Indonesia tidak terlalu memusingkan hal tersebut.
"Meskipun yang mengatakan sangat atau cukup mengkhawatirkan masih lumayan. Total ada 29%. Tetapi trennya turun dibanding pasca MK mengambil keputusan (16 sampai 20 Oktober 2023 sebanyak 33,3%)," kata dia.
Pada survei terbaru, kata dia, sebanyak 52,6% responden menilai politik dinasti tidak menjadi persoalan selama masih melalui proses pemilu secara langsung oleh rakyat.
Sedanhkan responden yang menganggap persoalan meski dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, politil dinasti akan menghambat demokrasi di Indonesia mencapai 36,3%.