Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengomentari pernyataan calon presiden (capres), Ganjar Pranowo, soal penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dahulu Ganjar sempat menyebut nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, tetapi saat ini ia tak segan memberi nilai lima.
Jusuf Kalla lantas menyatakan, mungkin saja orang-orang sependapat dengan pernyataan Ganjar itu apabila melihat suasana yang terjadi akhir-akhir ini.
Baca juga: Jusuf Kalla: Tidak Mungkin Indonesia Emas 2045 Berjalan Baik, Kalau Hari Ini Tidak Baik
Hal itu disampaikan JK di kediamannya usai melakukan pertemuan dengan Ganjar Pranowo di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Minggu (19/11/2023).
"Soal hukum ini, ya, seperti yang dikatakan. Kalau di Makassar saya baca, Pak Ganjar mengatakan lima gitu 'kan," kata Jusuf Kalla dikutip dari siaran langsung Tribunnews.com di Facebook, Minggu (19/11/2023).
"Saya kira Anda juga mungkin sependapat. Terutama di tengah suasana terakhir ini 'kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan, sangat penting sekali," tuturnya.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu lantas menyatakan, apabila ingin menyambut Indonesia Emas 2045 ada syarat yang mesti dipenuhi.
Syarat itu ialah berlaku adil dan berlaku netral. Apabila tidak, maka menurutnya Indonesia akan mengalami masalah.
"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi," ucap JK.
"Tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlakulah netral. Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," tuturnya.
Perihal netralitas jelang Pemilu 2024, menurutnya, agar negara menjadi lebih baik itu harus diwujudkan dengan kerja sama semua pihak.
"Itulah yang kita harapkan dalam pemilu yang akan datang ini dilaksanakan sebagaimana yang baik dan aman," jelas JK.
Oleh karena itu, JK kemudian mengatakan, situasi jelang Pemilu 2024 dibutuhkan peranan dari seluruh aparat pemerintahan.
Para pejabat harus berlaku netral di Pemilu 2024 agar dapat terlaksana secara aman dan baik.
"Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah, ingat ya semua pejabat, sumpah semua aparat selalu berbunyi akan taat kepada Undang-Undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan seadil-adilnya. Itu semua diucapkan sama pejabat itu," ucap JK.
"Jadi apabila ada pejabat tingkat apapun ini tidak berlaku adil maka dia melanggar sumpahnya dan sumpahnya selalu ada Quran atau Injil di atasnya."
"Jadi berat sekali hukumannya bukan hanya hukuman dunia, tapi hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, siapa pun. Karena itulah keinginan kita negara harus baik ke depan," jelasnya.
Baca juga: Soal Baliho Foto Jokowi dengan Kontestan Pilpres 2024, Pengamat: Harus Diturunkan
Respons Prabowo soal Penegakan Hukum di Era Jokowi
Di sisi lain, pernyataan Ganjar soal penegakan hukum di era Jokowi juga ditanggapi oleh capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto.
Momen tersebut terjadi saat Prabowo meresmikan 15 sumber titik air bersih di Desa Pamabulan, Banten pada Minggu (19/11/2023).
Namun, ketika ditanya awak media mengenai kritikan Ganjar kepada Presiden Jokowi tersebut, eks Danjen Kopassus itu enggan berbicara banyak.
Ketua Umum Gerindra itu hanya memberikan kedipan mata kepada awak media untuk menjawab kritikan Ganjar kepada Jokowi tersebut.
Selepas mengedipkan mata, Prabowo juga tertawa dan memilih tak menyampaikan apa pun.
Ia lebih memilih langsung masuk ke dalam kendaraan Alphard putih yang ditumpanginya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia sekaligus juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yakni Dedek Prayudi, menyebut kritik dari Ganjar akan menjadi masukan bagi Jokowi.
"Terkait penilaian buruk dari Pak Ganjar terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi dan demokrasi saat ini yang dinilai mengalami kemunduran, ini tentu akan menjadi pecutan dan masukan bagi Presiden Jokowi," kata Dedek dalam keterangannya sebagaimana diterima oleh Tribunnews.com, Minggu (19/11/2023).
Lantas, ia mendoakan supaya Jokowi dapat menjawab kritikan tersebut, dengan kerja-kerja yang lebih baik ke depan.
Dedek pun menyinggung nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar di Pilpres 2024, Mahfud MD.
Ia berharap, Jokowi dan Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu dapat menjawab kritikan dari Ganjar Pranowo.
"Selanjutnya kami doakan agar Pak Jokowi sebagai Presiden dan Prof Mahfud MD selaku Menkopolhukam RI sehat-sehat terus supaya dapat menjawab kritikan Pak Ganjar dengan kerja-kerja yang lebih baik lagi, agar penilaian terhadap penegakan hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan demokrasi dapat makin baik", terangnya
(Tribunnews.com/Deni/Ibriza Fasti Ifhami/Igman Ibrahim)