Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, berharap calon presiden (capres), Anies Baswedan, tak memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) apabila nantinya terpilih sebagai Presiden di Pilpres 2024.
Harapan itu telah direspons oleh Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini ialah pemerataan pembangunan.
Alhasil, pembangunan seharusnya tak hanya dilakukan di satu lokasi saja.
Sementara itu, pandangan lain justru dilontarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ketua Umum PKB sekaligus calon wakil presiden (cawapres), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan partainya akan tetap mendukung Ibu Kota Indonesia pindah ke IKN, Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca juga: PKS dan PKB Beda Pandangan Soal Ibu Kota Negara: Cak Imin Tetap Ingin Pindah ke IKN
Respons Anies
Anies menyampaikan responsnya soal harapan PKS tentang ibu kota negara usai menghadiri acara Kick-off Kampanye Nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat pada Minggu (26/11/2023).
"Kami juga barang kali sampaikan bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan."
"Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," ucap Anies.
Pembangunan tak seharusnya dilakukan hanya di satu lokasi supaya setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk maju.
Menurut Anies, jika pembangunan hanya dilakukan di satu lokasi, maka akan muncul ketimpangan baru.
"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru," ucapnya.
Keinginan untuk melakukan pemerataan pembangunan, sambung Anies, merupakan satu di antara visinya untuk maju sebagai capres di Pilpres 2024.
"Kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah indonesia," tuturnya.
Ia mengatakan, jika nantinya terpilih menjadi Presiden Indonesia di 2024, alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat akan dikerjakan di banyak tempat.
PKB Beda Pandangan
Mengenai sikap PKB, Cak Imin merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
Hal itu disampaikannya selepas menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu RI, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
"PKB sampai hari ini masih, ya. Yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus dilaksanakan," ucap Cak Imin.
Terkait masalah ini, ia tampak tak sependapat dengan PKS yang berharap ibu kota negara tak pindah ke IKN, apabila pasangan Anies-Cak Imin keluar sebagai pemenangan di Pilpres 2024.
Mengenai penolakan yang dillakukan PKS, Cak Imin menilai, merupakan hal yang wajar. Menurutnya, ini adalah otoritas masing-masing partai.
"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," ujarnya.
Harapan PKS
Sebelumnya, Ahmad Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota baru Indonesia merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodasi oleh Anies Baswedan.
“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri," ungkap Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
"Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain," tuturnya.
Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.
“Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Syaikhu.
Syaikhu menuturkan, PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia apabila nantinya menang di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.
Meski begitu, sambungnya, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN.
Adapun PKS berencana menjadikan IKN yang berada di wilayah Kalimantan Timur itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang, maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” ujarnya.
(Tribunnews.com/Deni/Ibriza Fasti Ifhami)