Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti tingginya angka golongan putih (golput) atau masyarakat yang tak menggunakan hak suara di Pilkada Serentak 2024.
Dia menilai perlu ada evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mengingat terjadi peningkatan angka golput.
"Komisi II DPR sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan justru menimbulkan anomali terhadap partisipasi masyarakat," kata Rifqinizamy dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).
Rifqinizamy mengatakan, Komisi II bakal mendalami fenomena tingginya angka golput agar gelaran pemilu tak menimbulkan anomali.
Termasuk perihal dugaan jadwal Pilkada Serentak yang digelar tak lama setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif.
Baca juga: Pelanggaran Pilkada Serentak 2024: Pencoblosan Surat Suara Hingga Kesalahan Rekapitulasi
“Hal-hal seperti ini perlu dilakukan riset mendalam untuk melihat sejauh mana berpengaruh terhadap dukungan publik dalam kontestasi Pilkada," ujarnya.
Kendati demikian, kata Rifqi, Komisi II DPR RI belum menjadwalkan untuk menggelar rapat untuk membahas hasil dan evaluasi gelaran Pilkada Serentak 2024, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg 2024.
Baca juga: Golkar Optimistis Masuk 3 Besar Pemenang Pilkada Serentak 2024 Kalahkan PDIP
Anggota KPU RI, August Mellaz menyebut, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 diperkirakan di bawah 70 persen.
Hal ini menurutnya, sudah menjadi pola umum karena Pilkada cenderung memiliki partisipasi lebih rendah dibandingkan Pemilu nasional.
“Kalau kita lihat sekilas ya, dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen. Secara nasional rata-rata,” ujar Mellaz di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat (29/11/2024).