Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi salah satu partai politik (parpol) pengusung calon presiden (capres) Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menolak pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu yang mengharapkan Anies tak melanjutkan pemindahan Ibu Kota Negara itu jika nanti terpilih menjadi presiden 2024.
Penolakan tersebut, kata Syaikhu, merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies.
“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain,” ucap Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
Dalam hal ini, Syaikhu mengatakan, PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika nantinya menang di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Kendati demikian, Syaikhu menegaskan, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN.
Kemudian, nantinya, PKS berencana menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca juga: Menanti Nasib IKN Usai Jokowi Lengser: Ditolak Anies, Dilanjutkan Prabowo, Bagaimana dengan Ganjar?
“Di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia,” ujarnya.
Pernyataan dari PKS itu kemudian mengundang komentar dari berbagai pihak.
Termasuk dari Anies, cawapres Cak Imin, hingga capres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo.
Lantas, bagaimanakan pendapat dari sejumlah pihak mengenai hal tersebut?
Anies Sebut Indonesia Butuh Pemerataan Pembangunan
Menanggapi harapan PKS tersebut, Anies hanya mengatakan, saat ini yang dibutuhkan Indonesia adalah pemerataan pembangunan.
Sehingga, menurut Anies, pembangunan seharusnya tak hanya dilakukan di satu lokasi saja.
"Kami juga barang kali sampaikan bahwa yang dibutuhkan di indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan."
"Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," ucap Anies, usai menghadiri acara Kick Off Kampanye Nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat, pada Minggu (26/11/2023).
Hal tersebut didasarkan pada kemauan Anies yang ingin adanya kesetaraan kesempatan pembangunan bagi setiap daerah.
Baca juga: Menanti Nasib IKN Usai Jokowi Lengser: Ditolak Anies, Dilanjutkan Prabowo, Bagaimana dengan Ganjar?
Jika pembangunan hanya dilakukan di satu lokasi, maka akan berpotensi menimbulkan ketimpangan baru.
"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru," ucapnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa Anies sempat mengkritik IKN karena dinilai menimbulkan ketimpangan baru.
Hal tersebut, Anies sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro yang bertanya kepada Anies soal pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.
"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies, dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).
Anies menjelaskan, cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.
Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.
"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem."
"Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya.
Tanggapan Demokrat dan Golkar
Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengingatkan bahwa semua itu tidak mudah untuk direalisasikan.
Meski demikian, ia tetap menghormati gagasan dan harapan dari PKS tersebut.
"Dengan telah terbangunnya sejumlah infrastruktur di IKN, tentu saja ini bukan perkara yang mudah. Semuanya mesti dikalkulasi secara cermat dan seksama," ucap Kamhar.
Menurut Kamhar, masih ada cara untuk melakukan revisi Undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintah.
Kemudian, dari Golkar juga mengingatkan PKS agar saat ini fokus kepada hal yang berkaitan dengan kemajuan pembangunan.
Hal tersebut disampaika oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono.
"Saya rasa kita lebih baik fokus kepada hal yang berkaitan dengan kemajuan pembangunan dan kelanjutan demi meningkatkan kemampuan bangsa," ujar Dave.
Dave menegaskan, program IKN saat ini telah dimulai dan semuanya harus diselesaikan.
"Progress itu maju ke depan, menyelesaikan yang sudah dimulai, menyempurnakan yang sudah berjalan," tuturnya.
Untuk diketahui, Demokrat dan Golkar merupakan parpol yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Cak Imin Tetap Dukung Ibu Kota Negara Pindah ke IKN
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak setuju dengan PKS soal penolakan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN, jika ia dan Anies menang di Pilpres 2024.
Ia tetap mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN karena berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
"PKB sampai hari ini masih ya, ya yakin bahwa Undang-Undang IKN itu harus dilaksanakan," ucap Wakil Ketua DPR RI itu, usai menghadiri Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu RI, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
Kendati demikian, Cak Imin menilai penolakan PKS itu merupakan hal yang wajar dan merupakan otoritas parpol lainnya.
"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," ucap Cak Imin.
Ganjar Tak Sepakat dengan PKS
Capres nomor urut 3, Ganjar menyatakan tak sepakat dengan pernyataan PKS yang berharap Ibu Kota Negara tak dipindahkan ke IKN.
Pasalnya, peraturan soal IKN sebelumnya sudah diketok menjadi Undang-undang.
Sehingga, seluruh pejabat negara diminta untuk tetap melaksanakan putusan tersebut.
"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok apalagi menjadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan," Ganjar saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (27/11/2023).
Kendati demikian, Ganjar tak memberikan pernyataan gamblang apakah dirinya akan tetap melanjutkan IKN jika terpilih menjadi presiden 2024 nanti.
Baca juga: 4 Serangan Ganjar & Anies ke Jokowi, Soal IKN Hingga Penegakan Hukum, Bagaimana Presiden Menjawabnya
Namun, sebelumnya, Ganjar juga sempat memuji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah membangun infrastruktur hingga pemindahan ibu kota negara.
"Pak Jokowi mewujudkan itu, infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota tetapi membuka mindset," tuturnya, saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (24/6/2023).
"Mengubah mindset untuk menjadi negara maju termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia," jelasnya.
Kemudian, Ganjar mengatakan, bahwa kebijakan Presiden Jokowi itu harus dipertahankan dan dilanjutkan.
Tetapi, ditegaskan Ganjar, hal tersebut tak bisa terlaksana jika PDIP tak bisa memenangkan Pemilu 2024 kembali.
"Itu yang mesti kita pertahankan kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hatrick. Bapak ibu itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak," tandasnya.
(Tribunnews.com/Rifqah/Ibriza Fasti/Igman Ibrahim)