Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Hukum Nasional (THN) pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dideklarasikan.
THN AMIN dideklarasikan langsung oleh Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional AMIN sekaligus Ketua Dewan Pakar Timas AMIN Hamdan Zoelva.
Baca juga: Cak Imin Janji Beri Gaji ke Guru Ngaji karena Profesi Mulia: Insyaallah jika AMIN Berkuasa Ada Jalan
Pasangan Anies dan Muhaimin turut hadir di lokasi acara yang bertempat di Swasana Ballroom, Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/11/2023).
Tiba di lokasi acara sekira pukul 11.00 WIB, Anies-Imin langsung disambut oleh para ratusan advokat yang hadir.
Keduanya kompak mengenakan kemeja putih, dibalut dengan jas hitam bertuliskan AMIN di bagian dada sebelah kiri.
Ratusan pengacara yang menjadi bagian THN AMIN itu memakai toga advokat atau jubah pengacara berwarana hitam.
Turut hadir dalam acara itu Kapten Timnas Muhammad Syaugi, Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid, dan Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid.
Sementara itu, struktur THN AMIN telah terbentuk di 33 provinsi di Indonesia.
Sebanyak 187 advokat telah masuk dalam struktur Tim Hukum Nasional AMIN.
Selain diisi oleh Hamdan Zoelva dan Ari Yusuf Amir, sejumlah tokoh memperkuat THN AMIN.
Di antaranya Ni'matul Huda, Muhammad Prasetyo, Hotma Sitompul, Susno Duadji, Ahmad Yani, dan Eggi Sudjana.
Dalam sambutannya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengingatkan, pilpres 2024 bukan sekadar pemilu biasa.
Namun turut menentukan arah dan nasib bangsa ke depan
Dia berkomitmen jika dirinya menang pilpres 2024, akan menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur kekuasaan, bukan penguasa yang mengatur hukum
"Kita ingin agar indonesia kembali menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita ingin kekuasaan diatur oleh hukum, bukan hukum diatur oleh kekuasaan," kata Anies.
Itu artinya, lanjut Anies, semua relawan terutama THN AMIN harus total menghadapi pilpres 2024.
"Jadi, kita kawal bersama-sama. Insyaallah pemilu besok, pilpres besok akan mengantarkan Indonesia kepada perubahan, jujur, adil, makmur untuk semua," ucap Anies.
Sementara itu, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar merasa percaya diri menghadapi pilpres 2024.
Hal itu lantaran dia melihat struktur THN AMIN yang diisi tokoh berpengalaman di bidang hukum.
"Ini lah yang membuat saya dan tentu seluruh timnas semakin percaya diri bahwa securang apapun kita bisa atasi di Pemilu 2024, amin," ujar Cak Imin.
Baca juga: Cak Imin di Hadapan Kader Penggerak TPS: Setetes Keringatmu Tak Akan Sia-sia
Ada pun berikut isi deklarasi Tim Hukum Nasional AMIN yang dipimpin Hamdan Zoelva.
Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama hukum dan keadilan, serta demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat, maka:
Pada hari ini, Senin 27 November 2023, bertempat di Jakarta, kami para advokat, ahli hukum, dan pecinta keadilan yang tergabung di Tim Hukum Nasional Pasangan Calon Presiden Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dalam menghadapi Pilpres 2024, dengan ini kami menyatakan:
1. Akan bekerja secara profesional
dan sungguh-sungguh dalam mengawal kepentingan
hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024;
2. Tidak takut menghadapi tekanan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun;
3. Tidak akan mentolerir kecurangan sekecil apapun dan dalam bentuk apapun demi tegaknya marwah pemilu dan demokrasi di Indonesia;
4. Akan melakukan advokasi, pendampingan, serta edukasi kepada seluruh relawan, saksi, dan masyarakat luas, agar segala bentuk kecurangan bisa diantisipasi dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Mengawal dan memastikan bahwa seluruh tahapan Pilpres 2024 dilaksanakan dengan prosedur hukum yang benar, jujur, dan adil sebagaimana komitmen pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar;
6. Mengajak seluruh anak bangsa untuk bersinergi dan berperan aktif mengawasi Pilpres 2024, demi melahirkan pemimpin nasional yang bermartabat,
bermoral dan tidak cacat konstitusi.
Demikian Deklarasi Tim Hukum Nasional ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT meridai perjuangan kita semua. AMIN.
Berikut sekilas profil tokoh yang masuk jajaran Tim Nasional Hukum AMIN.
1. Hamdan Zoelva
Hamdan Zoelva merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015.
Dia lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), 21 Juni 1962 dari pasangan TG. KH. Muhammad Hasan, BA dan Hj. Siti Zaenab.
Dia dibesarkan dalam lingkungan agama yang kuat. Ayahnya adalah seorang tuan guru pendiri Pesantren Al-Mukhlis di Bima.
Selain dikenal sebagai ahli hukum, Hamdan Zoelva juga sempat berkarir di bidang politik.
Dia pernah menjadi pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) dan tercatat pernah menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004.
Dia menjadi sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
2. Ari Yusuf Amir
Ari Yusuf Amir merupakan advokat senior yang telah menangani berbagai macam kasus nasional.
Ari Yusuf Amir meniti karir hukum dari saat kuliah, dengan aktif dan pimpin Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), terus usai lulus dia mengabdi di Lembaga Pembela Hukum (LPH) Yogyakarta.
Dia pernah menangani sejumlah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain itu Ari juga menjadi kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar, kuasa hukum mantan [Kabareskrim Polri] Susno Duadji, kuasa hukum mantan KSAD Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu dan kuasa hukum Habib Rizieq.
3. Ni'matul Huda
Ni'matul Huda adalah seorang guru besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII).
Selain mengampu kuliah sesuai jurusannya dia juga menulis banyak buku tentang hukum tata negara, diantaranya "Hukum tata negara Indonesia", "Teori Hukum dan Hukum Konstitusi", "Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, dan Hukum Pemerintahan Daerah".
Seluruh hidup Ni'matul nyaris dihabiskan di dunia akademik. Dia nyaris tidak pernah masuk birokrasi kepemerintahan.
Nama Ni'matul berkali-kali masuk bursa hakim MK, tapi beberapa kali pula mundur di menit terakhir.
Pada 2013, ia urung maju karena tidak mendapat restu Rektor UII.
4. Hotma Sitompul
Hotma Sitompul merupakan advokat yang lahir pada 30 November 1956.
Dia adalah seorang tokoh pengacara dari Sumatera Utara yang cukup dikenal karena beberapa kali menangani kasus artis di Indonesia.
Hotma merupakan alumnus Universitas Gadjah Mada yang menekuni ilmu hukum.
5. Susno Duadji
Komjen. Pol. (Purn.) Susno Duadji, lahir pada 1 Juli 1954). Susno Duadji merupakan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) yang menjabat sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kapolda Jawa Barat.
Kini, Susno Duadji tercatat sebagai caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil II Sumatera Selatan.
6. Muhammad Prasetyo
Muhammad Prasetyo merupakan Jaksa Agung periode 2014-2019.
Pria yang lahir pada 9 Mei 1947 itu sebelumnya merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem periode 2014-2019 mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi wilayah Kabupaten Kudus, Jepara, dan Demak.
Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Japindum) dan Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI pada tahun 2005-2006.
7. Ahmad Yani
Ahmad Yani lahir pada 24 November 1962, merupakan politikus asal Partai Masyumi, yang sebelumnya pernah menjadi politisi Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ahmad Yani juga pernah menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI periode 2009-2014 yang membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.
8. Eggi Sudjana
Eggi Sudjana dikenal sebagai aktivis Indonesia yang lahir di Jakarta, 3 Desember 1958.
Diketahui, Eggi merupakan lulusan Sarjana Hukum Universitas Jayabaya. Kemudian dia meraih gelar S2-nya pada 1994 dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Lalu, sepuluh tahun kemudian, tepatnya 2004, Eggi lulus dari IPB dan mendapat gelar Doktor.
Eggi Sudjana tercatat pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat 2013.
Namun pencalonan tersebut kandas ketika dirinya mengikuti verifikasi di KPU Jawa Barat.