Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) memulai masa kampanyenya dengan saling menawarkan program-program bila terpilih di Pilpres 2024.

Pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD misalnya mempamerkan program unggulannya, yakni satu desa, satu tenaga kesehatan (Nakes), dan satu fasilitas kesehatan (Faskes).

Program ini dinilai sangat tepat karena menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Rakyat di tingkat akar rumput akan merasakan langsung manfaatnya jika terealisasi.

“Program itu, program populis yang memang dibutuhkan rakyat. Program yang bagus sebagai sebuah pemihakan kepada masyarakat, yang selama ini belum terjangkau pembangunan,” kata pengamat politik, Adi Prayitno kepada wartawan, Kamis (30/11/2023).

Adi mengatakan, selama ini program dana desa memang ada. Namun, penggunaannya belum bisa menjangkau layanan kesehatan paripurna bagi masyarakat.

“Betul ada dana desa tapi kan pemanfaatannya belum bisa menyediakan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat di desa,” ujarnya.

Menurutnya, program satu desa, satu Nakes, dan satu Faskes merupakan penebal keberpihakan kepada masyarakat pedesaan.

“Program unggulan Satu Desa, Satu Nakes, Satu Faskes merupakan suatu penebal keberpihakan pada rakyat di pedesaan," ucap Adi.

Adi menjelaskan, program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial harus diprioritaskan di wilayah perdesaan demi mewujudkan pemerataan.

"Disparitas antara desa dan kota harus dipikirkan secara serius oleh para pemimpin bangsa,” tuturnya.

Tak hanya Ganjar-Mahfud, Adi menuturkan pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka juga sama.

Dia menambahkan bahwa semua pasang calon menawarkan program populis.

"Prabowo-Gibran misalnya menawarkan makan dan susu gratis dan bantuan sosial," ungkapnya.

"Termasuk Pasangan AMIN menawarkan program-program pro rakyat. Ini soal strategi mendapat dukungan rakyat," ucapnya menambahkan.

Program 1 Desa, 1 Nakes, dan 1 Faskes

Ganjar menawarkan program satu desa, satu Nakes, dan satu Faskes itu pada kampanye perdananya di Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, program tersebut bertujuan untuk menyehatkan warga desa.

Menurut Ganjar, masyarakat memang mendambakan layanan kesehatan yang dekat, cepat, murah, dan baik.

Untuk itu, program satu desa, satu Faskes, dan satu Nakes akan didahulukan di desa-desa tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Program 1 desa, 1 faskes, 1 nakes ini khususnya di daerah 3T seperti di Merauke," kata Ganjar saat melakukan kampanye perdana di Kampung Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan, Selasa (28/11/2023).

Ganjar menegaskan, sakit menjadi kekhawatiran utama masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa. Sebab, anggota keluarga yang sakit menjadi tidak produktif.

Di sisi lain, anggota keluarga yang tidak sakit ikut tidak produktif karena harus merawat yang sakit.

Karenanya, Ganjar mendorong setiap desa ada satu Faskes yang layak dan minimal satu orang Nakes profesional.

Sehingga, masyarakat desa bisa menjadi lebih sehat, semakin produktif, dan akhirnya lebih sejahtera.

"Program ini adalah bagian dari komitmen Ganjar-Mahfud untuk membangun sumberdaya manusia desa," imbuhnya.

Dalam kampanye perdana ini, Ganjar didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Kemudian, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN). Andika Perkasa dan Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB).

Hadir juga Deputi Politik 5.0 TPN Andi Widjajanto, Direktur Hukum TPN Ronny Talapessy, dan beberapa anggota TPN lainnya.

Prabowo-Gibran Bagi Susu Gratis

Di sisi lain, pasangan Prabowo-Gibran membuka kampanye perdana dengan berbagi makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah serta pesantren.

Pembagian itu dilakukan melalui Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya juga memberikan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil secara serentak di seluruh Indonesia.

"Hari ini, kita akan mulai Gerakan Sosialisasi Program Makan Siang Gratis untuk Anak Sekolah, dan Bantuan Gizi Serentak untuk Anak dan Ibu Hamil. Secara serentak di seluruh Indonesia, mulai dari nasional oleh TKN, dan di daerah di masing-masing TKD (Tim Kampanye Daerah),” kata Rosan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan (28/11/2023).

AMIN Kaji Program Rumah DP 0 Rupiah

Sementara, pasangan AMIN tengah mengkaji program rumah down payment (DP) nol rupiah untuk dibawa ke tingkat nasional.

Hal tersebut sesuai beriringan dengan visi Anies untuk memberikan kemudahan masyarakat akses rumah.

"Jadi DP nol rupiah itu kan memang bisa saja kita ejawantahkan ke skala nasional," kata Jubir Timnas AMIN Usamah Abdul Aziz di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Usamah mengatakan, rumah DP nol rupiah itu memudahkan untuk pengurangan DP-nya.

"Yang biasanya memang berat untuk membayar DP yang besar dinolkan dengan bantuan dari pemerintah. Nanti memang bisa dielaborasi, kita akan masih kaji lagi ke depan," ujarnya.

Anies juga berjanji pihaknya akan mengubah regulasi kredit pemilikan rumah (KPR) dipermudah bila terpilih menjadi presiden di 2024.

Menurut Anies, saat ini aturan KPR sangat rumit dan berpihak kepada pekerja sektor formal.

"Jadi, saat ini skema pembiayaan untuk kredit rumah itu rumit dan berpihak kepada mereka yang berada di sektor formal," kata Anies seusai menghadiri acara Musyawarah Besar (Mubes) IX Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis.

Di sisi lain, Anies menjelaskan bahwa pekerja sektor informal sulit untuk mendapatkan rumah melalui KPR.

"Karena itu lah kita ingin me-review, mengubah ketentuan secara mayoritas supaya mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja di sektor informal, kerja mandiri bisa mengakses juga pada KPR," ujarnya.

Dia menegaskan, seluruh perbankan akan mengikuti skema regulasi apabila dilakukan perubahan.

Anies menyebut bahwa regulasi harus bisa menyelesaikan kebutuhan masalah rumah dan pembiayaan.

"Prinsipnya adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar dan itulah yang akan susun kebijakannya," tuturnya.