Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto bakal menjalankan debat perdana Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12/2023) besok. Rencananya, salah satu isu yang dibahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).
Terkait hal ini, aktivis 98 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko membela Prabowo yang dicap sebagai sosok pelanggar HAM saat Peristiwa 98.
Diketahui, Prabowo Subianto sewaktu menjabat Danjen Kopassus diduga menjadi sosok di balik kasus kasus Penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998.
Menurut Budiman, Prabowo saat itu menjadi prajurit TNI hanya menjalankan tugas negara. Sementara itu, para aktivis menjalankan tugas sejarah untuk meruntuhkan rezim otoriter Presiden RI ke-2 Soeharto.
"Dulu Pak Prabowo ada dalam posisi memenuhi panggilan tugas negara. Kami menjalankan tugas sejarah, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Kedua-keduanya untuk menjaga Indonesia," ujar Budiman dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin (11/12/2023).
Budiman menuturkan, saat ini semuanya sudah berbeda. Pasalnya, ia dan sejumlah aktivis 98 sudah memutuskan tidak lagi berhadapan dengan Prabowo.
Eks Politikus PDIP itu memiliki alasan tersendiri untuk tidak lagi berhadapan dengan Eks Danjen Kopassus tersebut. Yakni, ada situasi maupun ancaman Indonesia jauh yang lebih penting sehingga diharuskan bersatu.
"Hari ini kami bersama Pak Prabowo setelah 25 tahun, kami ingin tugas negara dan tugas sejarah tidak berhadapan, kami bersatu. Karenanya ada ancaman-ancaman ada situasi-situasi yang mengharuskan kami bersatu," katanya.
"Karena kami sebagai aktivis, mungkin perlu ditekankan, bukan sekedar Indonesia menjadi lebih bebas, bukan sekedar Indonesia jadi lebih baik dan lebih bersih, tapi Indonesia jadi lebih kuat karena tantangan-tantang global, pergeseran pergesekan global yang mengharuskan Indonesia bersatu untuk kemajuan agenda hilirisasi, agenda-agenda agraris dan sebagainya," sambungnya.
Baca juga: Penyebab Elektabilitas Ganjar Turun, Litbang Kompas: Pemilih PDIP dan Jokowi Beralih ke Prabowo
Lagi pula, kata Budiman, komitmen HAM harus diletakkan dalam kerangka untuk membuat bangsa Indonesia lebih sejahtera. Tak hanya itu, anak-anak Indonesia juga harus lebih sehat hingga akses informasi yang tidak terganggu.
"Bagi kami, pilihan terhadap Pak Prabowo Mas Gibran adalah pilihan rekonsiliasi dan persatuan nasional untuk kemajuan. Kami dulu, teman-teman ini di masa-masa yang paling susah, kami memimpikan Indonesia lebih baik, demokratis, dan kita ingin seluruh orang-orang baik bisa tampil," tukasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kini telah menetapkan secara resmi tema debat capres cawapres Pilpres 2024.
Tema debat itu diresmikan setelah KPU melakukan rapat tertutup kedua bersama tim pasangan capres cawapres di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Selain menetapkan tema debat, rapat itu juga membahas format debat, panelis, moderator, dan undangan untuk yang hadir dalam debat mendatang.
Tema debat capres cawapres itu dibuat berselang seling.
“Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres. Debat kedua adalah debat untuk cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres. Dan yang kelima atau yang terakhir, itu porsinya untuk debat capres,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Rabu.
Baca juga: Besok Debat Pilpres Perdana: Anies Membaca, Prabowo Minum Jamu, Ganjar Istirahat
Adapun berikut tema debat capres cawapres yang sudah ditetapkan secara resmi oleh KPU
1. Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
2. Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN/APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.
3. Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, dan Geopolitik.
4. Pembangunan Berkelanjutan, SDA, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria Masyarakat Adat dan desa.
5. Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, SDM, dan Inklusi.