Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang tiga calon presiden (capres) sekitaran awal atau pertengahan Januari 2024.
KPK ingin memastikan komitmen Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dalam agenda pemberantasan korupsi.
"Kami akan mengundang, kami akan bikin forum sendiri khusus untuk isu antikorupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).
Ghufron mengatakan, KPK ingin melihat perspektif tiga capres dalam upaya menumpas korupsi.
Namun, terang Ghufron, formatnya bukan debat, melainkan hanya menjelaskan visi-misi.
"Jadi KPK nanti untuk mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi, KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi," katanya.
Seperti diketahui, tiga capres peserta Pemilu 2024 adu gagasan mengenai upaya pemberantasan korupsi dalam debat perdana capres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa malam, 12 Desember 2023.
Rupanya, ketiga capres menawarkan solusi yang serupa untuk menekan angka korupsi di Indonesia.
Gagasan itu, mulai dari penguatan KPK, hingga pemiskinan koruptor.
Baca juga: Ketua Sementara KPK: Debat Kusir, Eh Maaf Debat Capres
Mula-mula, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bicara soal penegakan hukum terhadap koruptor.
Ia menyinggung soal Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang kini prosesnya mandek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
“Kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan (koruptor),” kata Ganjar di panggung debat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat.
“Yang kedua, perampasan aset. Maka, segera kita bereskan Undang-undang Perampasan Aset,” tuturnya.
Untuk memberikan efek jera yang tak main-main, Ganjar ingin memenjarakan pejabat yang terbukti korupsi ke Nusakambangan.
Selanjutnya, ia juga menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu bilang, seorang pejabat harus memberikan contoh yang baik ke bawahannya.
“Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan,” ucap Ganjar.
“Yang kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya, kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul,” lanjutnya.
Baca juga: Ganjar Sentil Prabowo soal Kelangkaan Pupuk: Pikniknya Kurang Jauh
Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Ganjar bilang, kerugian negara akibat korupsi dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp230 triliun.
Jika dialihkan ke anggaran kesehatan, jumlah ini setara dengan biaya pembangunan 27.000 unit pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
“Kita tunjukkan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu,” tandasnya.
Gagasan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, tak jauh berbeda.
Jika terpilih sebagai presiden RI selanjutnya, ia berjanji untuk memiskinkan koruptor dan mengesahkan UU Perampasan Aset.
Anies juga ingin memperkuat KPK melalui revisi undang-undang.
Bersamaan dengan itu, menurutnya, pimpinan KPK harus dipastikan memiliki standar etik yang tinggi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga ingin memberikan penghargaan untuk masyarakat yang membantu melaporkan dugaan korupsi. Menurutnya, mekanisme ini dibolehkan UU.
“Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi,” kata Anies.
“Gerakan antikorupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat,” ucapnya.
Baca juga: Momen Ustaz Abdul Somad Pakai Rompi AMIN Bertemu Anies, Sinyal Beri Dukungan?
Sementara, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengaku sepakat dengan Ganjar soal gagasan pemberantasan korupsi.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Prabowo.
Sama dengan Anies, Menteri Pertahanan itu ingin memperkuat KPK, termasuk kejaksaan, Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta inspektorat di tiap kementerian/lembaga.
“Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.
Mendengar jawaban dari dua pesaingnya, Ganjar berharap pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih baik ke depan, siapa pun presidennya.
"Inilah janji politik di depan rakyat. Maka kemudian kalau kita bisa menyatukan yang saya sampaikan di awal, pikiran kita sudah sama, perkataan kita sudah sama, maka kalau perbuatanya tidak sama, kitalah yang dihukum oleh rakyat," tuturnya.