Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, meminta wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, dikembalikan ke DPRD harus dikaji secara komprehensif dan kesepakatan bersama antar partai politik.
"Kita harus melibatkan banyak kelompok, baik political society, civil society, akademisi, untuk kemudian melakukan riset base," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Willy mengingatkan bahwa keputusan besar seperti mengubah sistem Pilkada tidak boleh diambil dalam kondisi emosional atau kelelahan.
"Teman-teman bisa bayangkan, ini situasinya, situasi dalam keadaan lelah semua. Ada kata orang bijak mengatakan, jangan pernah kau ambil keputusan di saat kau sedang emosional," ujarnya.
Selain kajian mendalam, NasDem juga mendorong pentingnya konsensus politik.
Menurut Willy, keputusan terkait sistem politik harus dihasilkan melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak, termasuk partai yang tidak lolos ke parlemen.
"Sistem politik bagaimana pun, dia membutuhkan konsensus, duduk bersama. Ada 8 partai sekarang, undang partai-partai yang tidak terpilih, undang yang lain, duduk bersama," ujarnya.
Baca juga: Sepakat dengan Prabowo soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Mendagri: Besarnya Biaya Pilkada
Ketua Komisi XIII DPR RI ini juga mengingatkan agar perubahan sistem politik dilakukan dengan kesadaran penuh dan berpikir proyektif.
"Jadi, apapun yang akan kita hasilkan, itu tidak hasil dari konspirasi, tetapi itu hasil dari keputusan kita bersama. Secara sadar. Ini belum sadar, pak. Ibarat orang mabuk, pak. Masih sempoyongan. Ini enggak mungkin objektif," ucap Willy.
Usulan ini sebelumnya disampaikan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat pidato HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.
"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo.
Menurutnya, sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari. Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.
Prabowo pun memberikan contoh Malaysia, Singapura hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.
"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ungkapnya.
Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya. Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.