Di bagian lain paparannya, ia pun menjawab pihak yang mengkritik IKN hanya dibangun untuk aparat negara.
Ia kemudian merujuk Canberra di Australia dan Putrajaya di Malaysia sebagai pusat model Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Apakah IKN akan menjadi Canberra atau Putrajaya? Saya mau jawab nggak. Karena benchmark IKN itu bukan hanya Canberra atau Putrajaya atau Washington DC. Benchmark kita itu adalah menjadi pusat perekonomian dunia," kata dia.
Untuk itu, ia lanjut merujuk kota Shenzhen di Tiongkok dan Dubai di Uni Emirat Arab sebagai model pusat perekonomian.
Menurutnya, IKN akan dibangun dengan memadukan kota-kota rujukan model pusat pemerintah dengan kota-kota rujukan model pusat perekonomian.
"Jadi kalau ada yang menganggap oh ini kan nanti pusat pemerintahan saja, bukan. Ini ada kesalahpahaman ini. Formulasi kita adalah, Ibu Kota Nusantara ini ada pemerintahan tapi juga adalah pusat pertumbuhan ekonomi," kata dia.
"Tentu akan diawali pusat pemerintahannya. Tapi saat ini juga, kita lihat bahwa kita sedang mulai pangkah untuk membangun langkah yang B tadi, yang di luar tadi," sambung dia.
Respons Investor
Direktur Utama PT Pakuwon Jati Tbk Alexander Stefanus Ridwan Suhendra juga menanggapi pertanyaan sama dengan yang dijawab Agung dalam kesempatan tersebut.
Dalam media briefing tersebut, Ridwan mengatakan perusahaannya berinvestasi di IKN tanpa berpikir terkait politik.
Ia pun tidak mempertimbangkan adanya calon presiden yang menolak atau tidak.
Menurutnya, sulit juga untuk membatalkan pembangunan IKN mengingat undang-undang yang sudah dibuat.
"Saya sih nggak melihat ada presiden yang akan menolak atau nggak. Saya lihat saja masa depannya apakah bagus nggak. Kalau saya lihat masa depannya bagus, dan kelihatannya sulit juga dibatalkan. Undang-Undangnya sudah ada, aturannya ada semua," kata dia.
"Jadi saya sih percaya bahwa di sana ada masa depan yang bagus. Jadi saya pilih itu saja. Nggak usah mikir yang lain lah. Saya nggak mikirin politik kok. Saya mikirnya masa depannya bagaimana, apakah bagus atau nggak. Itu saja," sambung dia.
Kritik Anies Soal IKN Saat Debat
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan sebelumya menyoroti urgensi pembangunan infrastruktur kereta di pulau Kalimantan.