Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menganggap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas mempolitisasi program bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pasangan calon (paslon) tertentu.
Menurut Todung, dalam sebuah video yang beredar, Zulhas mengatakan jika program bansos adalah kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Todung pun mengaku agak terkejut dengan pernyataan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (RI) itu.
"Dalam sebuah kesempatan Ketua Umum PAN saudara Zulkifli Hasan mengatakan bahwa bansos itu adalah kebijakan Presiden Jokowi, pemberian Jokowi, kedermawanan Jokowi dan karena itu, nah ini yang saya agak terkejut," kata Todung dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Rabu (3/1/2024).
Dalam kesempatan itu, kata Todung, Zulhas meminta kepada audiens untuk memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Baca juga: Minta Kapolri Tangkap Zulkifli Hasan Soal Dugaan Penistaan Agama, Massa Sambangi Mabes Polri
"Saudara Zulkifli Hasan yang menyampaikan penjelasan pada waktu itu, meminta kepada yang mendengarkan waktu itu untuk memilih Gibran dalam Pilpres nanti," ujarnya.
Sehingga, dia menilai pernyataan Zulhas sebagai bentuk politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu.
"Nah ini ada videonya. Kita bisa lihat videonya. Nah apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu," ucap Todung.
Baca juga: Wakil Ketua Umum PAN Jelaskan Pernyataan Zulkifli Hasan Soal Tahiyat: Justru Mengingatkan
Lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Sarjana Hukum) pada tahun 1974 ini pun menganggap, pernyataan Zulhas tidak etis dalam politik.
"Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut sebagai politically incorrect, politically wrong and politically unethical," ungkapnya.
Todung menegaskan, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui pemerintah dan DPR RI.
"Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini," katanya.