Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Masalah kesehatan menjadi satu dari berbagai hal yang disorot untuk membawa Indonesia semakin maju ke depan.
Dari segala masalah kesehatan yang ada, perlu ramuan khusus maupun umum untuk mengatasi persoalan.
Termasuk visi dan misi sektor kesehatan yang diusung capres-cawapres peserta Pilpres 2024.
Seluruhnya memiliki terobosan Indonesia semakin sehat.
Seperti yang diungkap oleh Wakil Ketua Representatif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Charles Honoris, menegaskan, kesehatan merupakan dasar dari pengakuan derajat kemanusiaan.
Menurut Charles, kesehatan adalah pondasi yang memungkinkan seseorang menikmati kehidupan secara penuh sebagai manusia.
Tanpa kesehatan, semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan hak-hak lainnya, menjadi terbatas.
Ia menjelaskan, program 1 Desa, 1 Puskesmas, dan 1 Nakes (tenaga kesehatan) menjadi langkah konkret Ganjar-Mahfud dalam menangani masalah ketimpangan pelayanan kesehatan di Indonesia.
Baginya, program-program seperti pendidikan gratis, bantuan sosial, dan lainnya tidak bermakna jika warga negara sebagai penerimanya tidak sehat.
"Dengan jumlah penduduk 278,8 juta jiwa, menurut standar WHO, Indonesia seharusnya memiliki 278.700 dokter umum, yaitu dengan rasio 1 dokter umum: 1.000 penduduk," tegas Charles.
Namun, data Kementerian Kesehatan per Juni 2023 menunjukkan bahwa jumlah dokter umum di Indonesia masih kurang, mencapai 159.977 atau masih kekurangan sekitar 118.000-an dokter umum untuk mencapai standar WHO.
Baca juga: Jubir Timnas AMIN Soal Utang Luar Negeri untuk Belanja Alat Perang: Pemimpin Harus Punya Prioritas
Charles menekankan bahwa masalah ini bukan hanya terletak pada jumlah dokter, tetapi juga pada jumlah Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan utama di Masyarakat.
"Dengan jumlah Puskesmas seluruh Indonesia saat ini 10.435 unit, jumlah tersebut masih jauh dari minimal yang diperlukan, terutama mengingat kondisi geografis Indonesia yang luas dan beraneka ragam," ujarnya.
Charles menggambarkan betapa sulitnya akses kesehatan bagi warga yang tinggal di daerah terpencil, seperti desa-daerah kepulauan.
"Bayangkan jika ada orang yang sakit kritis di sebuah desa kepulauan, harus menunggu kapal untuk berobat ke puskesmas di ibukota kecamatan yang berada di pulau berbeda," imbuhnya.
Menyikapi urgensi dan kompleksitas masalah ini, Charles Honoris menyatakan bahwa negara harus hadir di setiap desa dengan membangun 1 puskesmas dan menyediakan minimal 1 tenaga kesehatan (nakes).
Rencana pemerintahan Ganjar-Mahfud untuk membangun49.344 puskesmas kelas C atau puskesmas pembantu desa hingga tahun 2029 menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan ketimpangan dalam pelayanan Kesehatan.
Dengan fokus pada program 1 Desa, 1 Puskesmas, 1 Nakes, Ganjar-Mahfud memberikan solusi nyata untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dan memastikan bahwa setiap warga dapat menikmati hak-haknya secara merata dan bermartabat.
Tak hanya Ganjar-Mahfud, berikut perbandingan janji Anies, Ganjar, dan Prabowo di bidang kesehatan:
1. Janji Anies-Cak Imin di Bidang Kesehatan
Janji Anies-Cak Imin di bidang kesehatan tertuang dalam misi 5 yaitu Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlak, serta Berbudaya.
Dalam misi 5, pasangan yang diusung Koalisi Perubahan itu memiliki sejumlah komitmen.
Di antaranya layanan kesehatan tanpa diskriminasi yang andal dan efisien serta jaminan kesehatan nasional nasional yang andal.
Berikut sederet janji Anies-Cak Imin di bidang kesehatan, dikutip dari dokumen visi-misi pasangan ini, Minggu (29/10/2023):
a. Layanan kesehatan tanpa diskriminasi yang andal dan efisien
- Mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui penguatan fungsi Puskesmas didukung penguatan peran Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kesehatan primer;
- Menambah Puskesmas baru dengan jumlah yang optimal serta layanan kesehatan primer dengan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan;
- Merevitalisasi dan memperbaiki fasilitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Posyandu di seluruh Indonesia;
- Mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kesehatan berkualitas;
- Meningkatkan peran Posyandu dan kader kesehatan untuk kesehatan promotif dan preventif dengan dukungan digitalisasi serta pemberian insentif bagi kader;
- Membangun satu Rumah Sakit kelas A di tiap provinsi dengan keterpaduan layanan rujukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan penyakit yang berkembang.
b. Jaminan kesehatan nasional yang andal
- Memastikan seluruh rakyat Indonesia terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- Mewujudkan sistem rujukan pelayanan bagi peserta JKN yang lebih mudah dan berorientasi keselamatan pasien;
- Memperkuat pelayanan jaminan kesehatan nasional dengan evaluasi besaran pembayaran fasilitas kesehatan tingkat lanjut (INA CBGs) sesuai ketentuan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- Mengefisienkan rujukan dengan dukungan teknologi informasi untuk mempersingkat alur rujukan dan mempermudah pengambilan obat.
c. Kesehatan ibu, bayi, dan tumbuh kembang anak
- Menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), melalui penguatan peran Posyandu dan Puskesmas termasuk aktivasi bidan dan kader kesehatan;
- Menurunkan prevalensi stunting dari 21.6 persen (2022) menuju 11,0 persen-12,5 persen (2029) melalui pendampingan ibu hamil hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak, kolaborasi lintas sektor serta penguatan dukungan bagi kader desa/kelurahan untuk menjamin ketersediaan pangan seimbang, pencegahan infeksi dan perbaikan lingkungan;
- Memenuhi gizi seimbang dan terjangkau, terutama bagi ibu hamil dan anak usia 0-8 tahun, serta bantuan untuk kelompok rentan;
- Menghadirkan tempat penitipan anak berbasis komunitas;
- Mentransformasi kelembagaan urusan keluarga, perempuan dan anak, untuk menjawab kebutuhan prioritas kesehatan ibu dan anak.
d. Kesehatan Mental Rakyat
- Mendorong edukasi tentang pentingnya kesehatan mental untuk menghapus stigma negatif, dimulai dari keluarga dan sekolah melalui aktivasi kelompok dukungan sebaya (peer support group) dan penguatan peran konselor di sekolah dan perguruan tinggi;
- Menjaga kesehatan mental masyarakat di antaranya melalui penambahan ruang publik dan fasilitasi berbagai kegiatan masyarakat sebagai tempat mengekspresikan diri dan potensinya;
- Mendorong hadirnya konselor kesehatan mental (psikolog) di Puskesmas dan menyediakan layanan konseling daring gratis berkolaborasi dengan lembaga dan komunitas yang ada;
- Menyediakan layanan pusat krisis hotline 24 jam di tiap kabupaten/kota yang terintegrasi dengan layanan rumah sakit dan rumah aman, berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan komunitas yang ada;
- Memperkuat sistem rujukan pelayanan kesehatan jiwa di setiap provinsi melalui peningkatan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit.
2. Janji Ganjar-Mahfud MD di Bidang Kesehatan
Janji Ganjar-Mahfud MD di bidang kesehatan tertuang dalam misi 1 yaitu Mempercepat Pembangunan Manusia Indonesia Unggul yang Berkualitas, Produktif, dan Berkepribadian.
Misi ini terdiri dari 5 poin penting di antaranya kesehatan jiwa dan raga.
Inilah janji Ganjar-Mahfud MD di bidang kesehatan, dilansir laman visimisiganjarmahfud:
a. Desa – 1 Puskesmas/Pustu – 1 Dokter/Nakes
Rakyat harus mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Memetakan kebutuhan penyediaan ataupun revitalisasi puskesmas di setiap desa.
Disertai dengan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan obat esensial, serta percepatan digitalisasi layanan kesehatan (telemedicine).
b. Layanan Konsul Keliling (KOLING)
Tenaga kesehatan berkeliling dari pintu ke pintu rakyat untuk memberikan pelayanan dan pendataan status kesehatan, serta asistensi rujukan.
c. Ibu Sehat, Anak Sehat
Dukungan gizi dan akses layanan kesehatan selama masa kehamilan dan menyusui.
Program 1.000 hari pertama, serta pasokan gizi untuk anak hingga usia lima tahun.
Dengan target prevalensi tengkes (stunting) di bawah 9 persen serta ibu dan ayah menjadi penjaga kesehatan keluarga.
d. Penguatan Kesehatan Mental
Penyediaan nomor darurat 24 jam 7 hari seminggu bebas biaya dan membentuk lembaga komunikasi krisis untuk menangani masalah kesehatan mental secara responsif dan holistik, dengan membangun pos-pos konseling di semua kampus, layanan kesehatan jiwa di semua puskesmas, dan fasilitas layanan jiwa di seluruh rumah sakit umum.
3. Janji Prabowo-Gibran di Bidang Kesehatan
Prabowo-Gibran juga memiliki sejumlah janji di bidang kesehatan.
Jika terpilih di Pilpres 2024, Prabowo-Gibran akan melaksanakan 8 program hasil terbaik cepat yang dikawal langsung.
Satu di antaranya pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Program untuk penanganan stunting (tengkes) ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa prasekolah, SD, SMP, SMA, dan pesantren.
Sementara bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.
Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun, dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten.
Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga.
Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.
Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50 persen pada tahun 2029.
Rumah sakit berkualitas akan didirikan di seluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.
Selain itu, Prabowo-Gibran juga memiliki sejumlah program kerja dalam bidang kesehatan di dalam visi misinya.
Inilah janji Prabowo-Gibran di bidang kesehatan dalam program kerja Asta Cita 4:
- Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memperjuangkan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage).
- Menambahkan Kartu Anak Sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai penanggulangan stunting.
- Mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak danAnak-Anak Minum Susu)
- Memperkuat program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular (TBC, HIV, dll) dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dll).
- Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- Memperjuangkan kemandirian industri obat dan vaksin nasional secara bertahap.
Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal.
- Menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah.
- Memastikan ketersediaan obat dan penggunaan obat rasional (POR) di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas.
- Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan BPJS yang lebih prorakyat, pro-tenaga kesehatan, pro-fasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi.
- Memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi Posyandu (pos pelayanan terpadu), revitalisasi Posbindu (pos pembinaan terpadu), UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), Poskesdes (pos kesehatan desa), dan Poskestren (pos kesehatan pesantren).
- Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk).
- Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk meningkatkan ketahanan keluarga Indonesia dan mencapai bonus demografi.
- Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk.
- Memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
(Tribunnews.com/Chrysnha, Sri Juliati)