Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kenaikan pajak hiburan mulai 40 persen sampai 75 persen menimbulkan polemik.
Hal ini pun mendapatkan respons dari calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tak menjawab setuju atau tidak setuju soal kenaikan tersebut.
Namun, Ganjar mengkhawatirkan satu hal, yaitu ketika sebuah kebijakan dibuat tanpa melibatkan pihak-pihak yang terdampak.
"Sebenarnya bukan setuju atau tidak. Ketika sebuah kebijakan mau diambil saya khawatir kita jarang melibatkan mereka," kata Ganjar di Batang, Jawa Tengah, Rabu (17/1/2024).
Ganjar lantas berpendapat, apabila ingin memperoleh masukan yang baik dalam merumuskan kebijakan, maka perlu melibatkan pihak-pihak terkait.
Ketika membuat aturan, sambungnya, ada kondisi sosiologis di mana pemerintah mesti memerhatikan keinginan masyarakat.
"Seperti apa yang diinginkan. Rasa-rasanya bukan setuju tidak setuju, tapi kenapa naik segitu dan kenapa berat sehingga konsensusnya libatkan objek yang terdampak," ungkapnya.
Sementara itu, Komisi X DPR RI meminta pemerintah untuk meninjau ulang soal kenaikan pajak hiburan ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menilai tak arif apabila pemerintah meningkatkan pemasukan negara melalui pajak.
Padahal, saat ini pelaku industri hiburan sedang berusaha bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi negara selepas pandemi Covid-19.
Baca juga: Pajak Hiburan Bakal Naik Minimal Jadi 40 Persen, DPR: Terlalu Berat untuk Pengusaha
Dede menyebut pemerintah mesti menggandeng para pelaku industri hiburan supaya angka pajak yang ditetapkan rasional.
Menurutnya, pemerintah tak boleh mengambil keputusan sepihak terkait masalah ini.
"Kalau naik dengan angka pajak seperti itu, apakah bisa hidup industri hiburan di Indonesia ini? Saya harap kebijakan ini ditinjau ulang," kata Dede di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, Dede menilai upaya pemerintah menaikkan pemasukan negara lewat aturan ini justru membawa potensi buruk bagi industri pariwisata di Indonesia.
Apalagi saat ini daya beli masyakarat belum naik secara signifikan.
"Pariwisata di Indonesia juga sedang berusaha bertahan. Saya melihat perlu ditinjau ulang jumlah besarannya (persentase pajak hiburan)."
"Kalau ingin meningkatkan pemasukan lewat pajak, perlu diperhatikan aspirasi para pelaku usaha industri hiburan," ungkapnya.
Alasan Pemerintah
Pemerintah menetapkan batas bawah (40 persen) dan batas atas (75 persen) untuk tarif pajak hiburan atau pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas kegiatan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa pada 2024.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), dan baru mulai berlaku pada 2024.
Menurut Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lydia Kurniawati, pemerintah menetapkan batas bawah pajak hiburan atas jasa diskotik hingga spa ialah dikarenakan jasa tersebut tergolong jasa hiburan khusus.
"Jasa diskotek, karaoke, kelab malam, hingga spa, tidak dinikmati oleh masyarakat umum sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap kegiatan-kegiatan tersebut."
"Untuk mempertimbangkan rasa keadilan dalam upaya mengendalikan, dipandang perlu untuk menetapkan tarif batas bawahnya," ujar Lydia di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Sebelum ini, pungutan pajak hiburan untuk jasa diskotek hingga sepa diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
"PBJT ini bukan jenis pajak baru," terangnya Lydia.
Lalu, perbedaan aturan baru dengan aturan lama ini ialah dahulu pemerintah tak mengenakan batas bawah tarif pajak hiburan dan hanya menetapkan batas atas sebesar 75 persen.
Dikritik Inul dan Hotman Paris
Kenaikan pajak hiburan ini sempat mendapatkan protes dari artis sekaligus pengusaha Inul Daratista dan Pengacara kondang Hotman Paris.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, menawarkan dialog kepada para pengusaha hiburan yang merasa keberatan dengan hal ini.
"Saya ngajak Mbak Inul dan Bang Hotman untuk ngopi, ngolah pikiran sehingga kebijakan yang kita gunakan berbasis data bisa justru memperkuat sektor hiburan ini," kata Sandiaga.
Berdasarkan penuturannya, kenaikan pajak antara 40-75 persen akan ditentukan oleh pemerintah daerah (pemda).
Apabila ditetapkan 40 persen, hal tersebut perlu dipastikan tidak ada lagi biaya-biaya tambahan yang membebani pengusaha.
"Kami melihat memang di angka 40 persen ini harus jelas. Bahwa kalau 40 persen ini biaya final, tidak ada lagi biaya-biaya siluman, biaya tambahan yang membebani usaha dari para pelaku jasa hiburan ini," jelasnya.
(Tribunnews.com/Deni/Rahmat Fajar Nugraha/Dennis Destryawan)