Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya aparat TNI/Polri dan ASN, menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada Rabu (27/11/2024) besok.
Sebagai informasi, peneliti dari Perludem mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 3.000 dugaan pelanggaran netralitas aparat negara dalam Pilkada 2024.
Baca juga: Pemilihan Kepala Daerah 2024, Aktivis: Jaga Pilkada Sebagai Anak Kandung Reformasi
Temuan ini mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi politik oleh oknum aparat.
Sementara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di mana 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran.
Sebab itu, Puan mendorong masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
"TNI/Polri dan ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas," kata Puan, dalam keterangannya Selasa (26/11/2024).
Di sisi lain, Puan juga mendorong pasangan calon (paslon) dan partai-partai pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
"Pasangan calon dan partai politik pengusung harus bisa menjaga kewibawaannya dengan menjalankan politik yang beretika," ujar Ketua DPP PDIP itu.
Lebih lanjut, Puan memahami bahwa setiap paslon dan partai memiliki strategi untuk menang di Pilkada.
Baca juga: Mencoblos Bareng Megawati di Jaksel Besok, Puan Ingatkan Penyelenggara Pilkada Agar Jujur dan Adil
Namun Puan mengingatkan agar cara-cara tersebut dilakukan dengan elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Berikhtiar untuk menang itu penting, tapi jauh lebih penting memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena sejatinya kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang berdaulat atas pilihannya sendiri," ujarnya.
"Rakyat harus merdeka memilih, rakyat harus berdaulat penuh menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita jaga kualitas demokrasi," pungkas Puan.