Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengajak seluruh pihak melakukan 'tobat ekologis' untuk memperbaiki kondisi bumi saat ini.
Hal itu disampaikan Cak Imin saat debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024)
"Kita harus melakukan tobat ekologis, tobat itu dimulai dari etika lingkungan dan etika pembangunan. Jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi (melangkahi) aturan, jangan sembrono (asal-asalan), ojo sak karepe dewe (jangan semaunya sendiri," kata Cak Imin saat debat cawapres dikutip dari YouTube KPU RI.
Cak Imin juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada ketimpangan bagi kelompok rentan.
"Inti dari pembangunan berkelanjutan tak ada satu pun yang ditinggalkan, dari petani, peternak dan nelayan, masyarakat adat dan seluruh masyarakat rentan lainnya," ujarnya.
Cak Imin bersama Anies Baswedan juga berkomitmen untuk meningkatkan anggaran untuk sejumlah kepentingan.
Diantaranya, anggaran untuk mengatasai krisis iklim hingga dana desa.
Baca juga: Jubir AMIN: Anies-Cak Imin Fokus Reforma Agraria Agar Masyarakat dan Petani Lebih Berdaya
Tak segan-segan, ia mengatakan jika terpilih akan menyiapkan anggaran yang besar untuk tiap desa, yakni Rp 5 miliar.
"Kita akan menyiapkan anggaran untuk mengatasi krisis iklim, termasuk riset sekaligus implementasi energi terbarukan."
"Kita sahkan RUU Masyarakat Adat secepat-cepatnya, dana untuk desa kita naikan Rp 5 miliar per tahun agar warga desa bisa merasakan pembangunan," ujarnya.
Tak sampai di situ, Cak Imin juga berikomitmen untuk kembali melanjutkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.
Baca juga: Gibran Heran Cak Imin Tak Paham LFP: Aneh, Padahal Timsesnya Sering Ngomong
"Kita juga akan melanjutkan subsidi BBM untuk masyarakat miskin, petani dan kelompok rentan lainnya," ujar Cak Imin.
Cak Imin Sentil Hilirisasi Nikel
Pada segmen sebelumnya, Cak Imin menyoroti soal hilirisasi nikel yang sedang gencar dilakukan pemerintah.