News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilpres 2024

Bantah Food Estate Gagal, TKN: 8 Hektar Jagung dan 5 Hektar Singkong Sudah Dipanen di Gunung Mas

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Acos Abdul Qodir
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono memberi keterangan pers proyek food estate di Gunung Mas, Tewai Baru, Kalimantan Tengah, dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (22/1/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran membantah proyek food estate yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal. Mereka pun menunjukkan perkembangan proyek lumbung pangan itu di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan proyek food estate di Gunung Mas, Tewai Baru, Kalteng, disebut mengalami perkembangan. Bahkan, ia sempat memeriksa datang langsung ke lokasi lumbung pangan.

Hasilnya, kata dia, proyek food estate di tempat itu sudah panen sekitar 8 hektar jagung dan 5 hektar singkong. Sebaliknya, ia pun membantah penanaman singkong untuk menutup kegagalan penanaman jagung.

"Per hari ini sudah tertanam dan sudah akan panen sekitar 8 Ha jagung dan juga 5 Ha singkong. Beberapa waktu lalu ada narasi juga yang menyebutkan bahwa ini adalah lahan yang gagal ini skarang ditanamkan jagung untuk menutupkan kegagalan singkong, tidak," kata Budisatrio dalam konferensi pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (22/1/2024).

Dari hasil panen tersebut, kata dia, food estate juga telah menghasilkan 20 ton per hektar singkong dan 6 ton per hektar jagung. Dengan asumsi, adanya 15 persen kadar air.

"Di mana perkiraan produktivitas lahannya atau hasilnya adalah singkong 20 ton per hektare dan jagung sekitar 6 ton per hektare dengan asumsi 15 persen kadar air yang tercantum," katanya.

Politikus Partai Gerindra ini memahami bahwasanya proyek food estate masih memerlukan waktu untuk melihat hasilnya secara utuh. Sebab, pemerintah harus mencari formula yang tepat untuk bercocok tanam di masing-masing daerah.

"Memang rencananya proses ini memang memakan waktu karena emang perlu dievaluasi tanah geologis yang ada di Gunung Mas tersebut. Di mana setelah evaluasi beberapa waktu baru ditemukan formula-formula yang tepat," katanya.

"Untuk menunjukkan tanaman-tanaman yang cocok perlu dilakukan treatment-treatment khusus untuk mengisi top soil di lahan Gunung Mas itu sehingga sekarang sudah tertanam kemarin uji coba pilot project ditargetkan 10 hektar. Alhamdulilah sekarang udah bertambah," tutupnya.

Baca juga: Terbaru 3 Hasil Survei Capres : Anies Vs Ganjar Selisih Tipis Menuju Pilpres 2 Putaran

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan program Food Estate yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah gagal. Bahkan food estate juga merusak lingkungan.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 bertema 'Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa' di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

"Tetapi, saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka kami punya program petani, di laut jaya, nelayan sejahtera. jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," kata Mahfud.

Baca juga: CEK FAKTA Betulkah Klaim Cak Imin Hilirisasi Industri Nikel Didominasi Pekerja Asing?

Sementara itu, Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan, pemerintah telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan food estate.

"Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja kenapa tidak melibatkan petani, malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi," kata Cak Imin.

"Karena apa, karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita," imbuh dia menegaskan.

Menurut Cak Imin, yang menjadi alat ukur dalam mengurangi deforestasi itu adalah melakukan penghijauan atau reforestasi.

Kata dia, terkait dengan penghentian kerusakan hutan dan food estate ini adalah menyoal keberpihakan. Keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan.

"Kita tidak akan main-main dengan soal ini. Ini soal nasib generasi, prinsipnya satu keadilan. Keadilan ekologi harus satu jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terjadi laksanakan dengan baik," jelasnya.

Salah satu blok kebun Singkong Program Food Estate yang sudah ditanam dan gagal tumbuh di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng. Program food estate di Kabupaten Gunung Mas Kalteng jadi perhatian organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah (Dok. Walhi Kalteng)

Kemudian, Cak Imin mengatakan harus ada keadilan iklim serta keadilan antar generasi termasuk keadilan agraria. Dia menilai, hal tersebut justru tidak dijalankan oleh pemerintah.

"Kedua keadilan iklim, yang ketiga keadilan antar generasi. Komitmen keadilan ini dari termasuk keadilan agraria, keadilan enggak dijalankan sama sekali karena memang apa tidak ada komitmen dan kesungguhan," ungkapnya.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Food Estate, Lengkap dengan Penjelasan dan Fungsinya

Sehingga dia menilai bahwa jika nantinya pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024 ini, Cak Imin menjanjikan untuk komitmennya melaksanakan konstitusi dan berpihak pada rakyat.

"Konstitusi sudah ada, anggaran juga punya kemudian undang-undang juga banyak sekali lagi komitmen dan kemauan sungguh serta tidak apa ya terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah," ungkap dia.

"Oleh karena itu nanti kalau AMIN dipercaya insyaallah yang paling pokok adalah kesungguhan komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, berpihak kepada rakyat dan lingkungan bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha," sambungnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini