Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan pernyataannya terkait dugaan adanya aparat yang melindungi atau menjadi beking tambang-tambang ilegal di Indonesia merujuk pada pidato resmi Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango pada acara PAKU Integritas di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Menurut Mahfud, saat itu Nawawi menyatakan di Indonesia banyak mafia di sektor tambang dan sebagainya yang dilindungi atau dibeking aparat serta pejabat.
Hal tersebut disampaikan Mahfud menjawab pertanyaan wartawan perihal respons KSAD Jenderal TNI Maruli Simajuntak terhadap pernyataannya soal dugaan aparat menjadi beking sektor tambang saat Debat Cawapres.
"Kalau mau tanya itu lebih gampang tanya ke ketua KPK, karena itu pidato resmi ketua KPK di dalam acara PAKU integritas, penandatangan pakta integritas kepada calon presiden dan cawapres," kata dia di Posko Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/1/2024).
"Ketua KPK itu menyatakan, di Indonesia banyak mafia-mafia tambang dan lain-lain itu dibacking oleh aparat, pejabat, dan seluruhnya. Sehingga sumber korupsinya di situ," sambung dia.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Tambang Ilegal Dibekingi Aparat, TKN Fanta Prabowo-Gibran: Menko Polhukam-nya Siapa?
Diberitakan sebelumnya Mahfud menyinggung kasus-kasus tambang ilegal di Indonesia dapat terjadi, lantaran dibeking aparat dan pejabat.
Ia menerangkan terjadi deforestasi yang melibatkan lebih dari 2.500 tambang ilegal, tapi juga ada yang lebih dari itu.
"Bahkan, dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 juta hektare hutan kita. Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal," ujar Mahfud saat debat di Jakarta pada Minggu (21/1/2024).
"Mencabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan mahkamah agung. Itu begitu," tambah Mahfud.
Baca juga: Jawab Kritik Tambang Ilegal, Gibran: Nanti Akan Kami Tindaklanjuti
Bahkan, cerita Mahfud, dia bertemu dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Saat itu ia menyampaikan informasi soal pertambangan di Indonesia, yang banyak sekali ilegal.
"Dan itu dibeking oleh aparat-aparat dan pejabat," kata Mahfud.
Respons KSAD
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi pertanyaan wartawan yang menanyakan pandangannya soal pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD perihal adanya dugaan aparat menjadi beking atau melindungi tambang ilegal saat debat cawapres.
Menurut Maruli saat ini aparat khususnya di TNI AD tidak seberani dahulu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut.
Hal tersebut disampaikannya usai bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat pada Senin (22/1/2024).
"Aparat bisa juga aparatur sipil. Belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini. Terus terang saja ini, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang. Jadi nggak seberani itu lagi kita," kata Maruli.
Ia juga merujuk pada fenomena di sejumlah negara maju di mana sanksi-sanksi berat diberlakukan untuk menegakkan hukum.
Saat ini, kata dia, institusi TNI AD sendiri sudah memberlakukan pola yang sama.
"Kalau kita bermain-main dengan tambang menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini," kata dia.
"Jadi yang saya bilang itu, aparat itu yang mana? Karena yang punya kewenangan itu kan sebetulnya dari Kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas, kami itu nggak tahu sebetulnya," sambung dia.
Untuk itu, ia mempersilakan dugaan tersebut dilaporkan ke pihaknya.
"Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, silakan dilaporkan. Saya kira laporan seperti ini, ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini, itu banyak yang dicabut jabatannya. Anggota-anggota juga banyak," kata dia.
"Sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut," sambung dia.
Pidato Ketua KPK
Diberitakan sebelumnya Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya masih banyak menerima laporan dari masyarakat terkait oknum yang menjadi backing di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Selain itu, kata dia, masih banyak oknum yang memeras dan meminta jatah proyek.
Hal itu disampaikan Nawawi saat membuka Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau Paku Integritas di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024).
"Dengan kata lain, pemberantasan korupsi selama ini belum optimal dengan permasalahan utama pada implementasi," kata Nawawi.
Ia juga mengakui indeks pemberantasan korupsi (IPK) yang dilakukan sejumlah lembaga menunjukkan terjadinya stagnasi bahkan turun.
"Beberapa indikator pemberantasan korupsi yang penting seperti indeks persepsi korupsi dari Transparency International, indeks perilaku antikorupsi dari Badan Pusat Statistik maupun survei penilaian integritas (SPI) yang dibuat oleh KPK bersama-sama Kemenpan dan RB saat ini justru menunjukkan stagnansi bahkan kecenderungan penurunan," kata Nawawi.
Dia menyatakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.
Korupsi, lanjut dia, juga mengancam cita-cita memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat.
Namun, kata dia, KPK masih menemukan masih maraknya pemberian komisi atas proyek pembangunam suap terkait perizinan, dan pengaturan proyek barang dan jasa.
"Bahkan dimulai sejak proses perencanaan hingga jual beli jabatan," kata dia.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh ketiga capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.