Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye di Pemilu 2024 dampaknya tak main-main.
Menurutnya pernyataan presiden tersebut bakal diikuti pejabat lain, mulai menteri hingga camat untuk berpihak di Pemilu 2024.
"Penggunaan istilah memihak dan boleh berkampanye punya konsekuensi logis yang tidak main-main akan berimplikasi kepada tingkah laku, perangai dari menteri, kepala daerah, Plt, kepala desa, camat, aparat, ASN dan seterusnya," kata Pangi kepada Tribunnews.com, Jumat (26/1/2024).
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut implikasi begitu berat nantinya.
Apa yang dikatakan presiden tentu akan diikuti pejabat lainnya.
Baca juga: Soal Presiden Boleh Kampanye, Pengamat: Rakyat Butuh Pemimpin Negarawan dan Berintegritas
"Sedangkan presiden minta netral saja, pejabat di bawahnya masih tidak netral, masih cawe-cawe. Apalagi presiden sudah mengatakan secara simbol di depan Panglima TNI, boleh berkampanye dan memihak," jelasnya.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting itu mengungkapkan tak terbayangkan nantinya bakal ada pelanggaran-pelanggaran oleh pejabat dilakukan tanpa ragu-ragu.
"Semuanya termasuk menteri akan menggunakan semua fasilitas supaya memenangkan Gibran. Nantinya semuanya tidak malu-malu tanpa ada etika tanpa ada adab akan melakukan pelanggaran itu," tegasnya.
Baca juga: Pakar Hukum Sebut Jokowi Telah Penuhi Syarat Pemakzulan, Buntut Ucapan Presiden Boleh Kampanye
Sebagimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye
"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah Alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).
"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.
Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.