Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat dan pemantau pemilu tercatat menggugat kemenangan calon tunggal di tujuh daerah.

Tujuh daerah tersebut adalah:

• Kabupaten Empat Lawang dua perkara dengan pemohon masyarakat,
• Kabupaten Gresik satu perkara dengan pemohon masyarakat,
• Kota Tarakan satu perkara dengan pemohon pemantau pemilu,
• Kabupaten Bintan satu perkara dengan pemohon masyarakat.
• Kabupaten Pasangkayu,
•  Kabupaten Ogan Ilir,
• Kabupaten Nias Utara yang dimohonkan pemantau pemilu.

Data tersebut dicatat dan diverifikasi Anggota Tim Rumah Pemilu Ajid Fuad Muzaki dari website Mahkamah Konstitusi yang terakhir diakses pada Jumat (20/12/2024) pukul 06.00 WIB.

Ajid mengatakan data itu menunjukkan meskipun calon tunggal dianggap kuat, namun ada kelompok yang dirugikan oleh sistem atau proses pilkada yang dianggap tidak inklusif dan tidak adil. 

Hal itu disampaikannya dalam diskusi media bertajuk Potret Awal PHP-Kada 2024 yang digelar secara daring pada Minggu (22/12/2024).

"Ini juga mencerminkan bahwa adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme politik yang mungkin tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Makanya ada pemohon-pemohon yang berasal dari pemantau pemilu maupun masyarakat," kata Ajid.

Peneliti Perludem, Haykal, mengatakan data tersebut menunjukkan sebagian besar daerah yang menggelar Pilkada 2024 dengan calon tunggal belum ada atau tidak ada yang mengajukan gugatan ke MK. 

Tercatat total ada 37 paslon calon tunggal yang melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024.

Mereka terdiri dari satu paslon gubernur dan wakil gubernur, 31 paslon bupati dan wakil bupati, serta 5 paslon wali kota dan wakil walikota.

"Artinya ini juga layak untuk kita lihat bagaimana proses dari 7 daerah dengan calon tunggal tersebut yang kemudian akan diputuskan oleh MK ke depannya," kata dia.