Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menerima kritik keras dari almamater kampusnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Bulan Desember 2023 lalu, Jokowi dinobatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM sebagai alumni paling memalukan.
Ketua BEM UGM Gielbran Muhammad Noor saat itu mengatakan penobatan untuk Jokowi ini adalah bentuk kekecewaan.
Jokowi dalam dua periode dinilai masih meninggalkan hal penting yang belum diselesaikan, mulai dari kasus korupsi, Undang-Undang ITE tentang kebebasan berpendapat diubah, yang dianggap sangat mempermudah kriminalisasi aktivis, juga soal polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian dapat meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres).
"Kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan," kata Gielbran dalam diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) di bundaran UGM, 8 Desember 2023.
Penobatan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan disimbolkan dengan pemasangan baliho bergambar wajah Jokowi.
Baliho berukuran cukup besar sekira 3x4 ini menggambarkan bagaimana Jokowi dalam dua fase, yaitu mengenakan almamater UGM berikut caping berpadu dengan Jokowi memakai jas dan mahkota raja.
Baliho tersebut terpasang di 3-4 titik di seputar kampus UGM.
Baca juga: Hari ke-65 Kampanye Pilpres 2024: Anies di Padang Sidempuan, Prabowo di Malang, Ganjar di Manado
Petisi Bulaksumur dari Akademisi UGM
Dua bulan berselang, kritik untuk Jokowi kembali diterimanya dari UGM.
Kini giliran sejumlah akademisi UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional dan pelanggaran prinsip demokrasi menjelang Pemilu 2024.
Petisi ini dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi, Prof. Koentjoro, didampingi sejumlah guru besar, akademisi, alumni dan aktivis BEM KM UGM, Rabu (31/1/2024) di Balairung Gedung Pusat UGM.
Menurut Koentjoro, petisi dari civitas akademika UGM disampaikan setelah mencermati banyaknya penyimpangan prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari Keluarga Besar UGM."
"Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” katanya.
Koentjoro mengingatkan agar Jokowi sebagai alumni UGM tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokrasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi.
“Hal itu demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.
Tanggapan Jokowi
Sementara itu, Presiden Jokowi memberikan tanggapan singkat tentang adanya Petisi Bulaksumur yang disampaikan sivitas akademika UGM.
Menurut Jokowi, petisi itu merupakan hak dalam demokrasi.
"Itu hak demokrasi ya," ungkap Jokowi di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis.
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Wahyu Aji)