Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai situasi hukum dan demokrasi di Indonesia sedang mengalami krtitis saat ini.
Ia berkaca dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengenai hak seorang presiden kampanye dan soal keberpihakan.
"Ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai politik, itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis."
"Yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro-demokrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Dipenegoro, Jakarta Pusat, Kamis, (1/2/2024).
Hasto mengatakan, situasi demokrasi yang memprihatinkan itu bahkan juga turut disoroti para civitas akademik Universitas Gajah Mada (UGM).
Di mana, mereka telah menyampaikan sikapnya di tempat yang dianggapnya keramat yaitu Balairung UGM.
Mereka menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Jokowi yang juga merupakan bagian keluarga besar UGM.
"Ini kami yakini, ini akan diikuti oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat, agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," ujarnya.
Hasto juga menyinggung soal masifnya kampanye yang dinilai banyak intimidasi.
Ia mencontohkan terkait kasus bendera partainya diturunkan aparat menjelang kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi ke Gunungkidul, DIY, Selasa (30/1/2024).
Hasto mengatakan, tindakan tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab, PDIP merupakan peserta Pemilu yang dijamin undang-undang (UU).
Baca juga: Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Cak Imin Heran: Berarti Ada Masalah
"Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu, ada perubahan, dan masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk melakukan perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan."
"Jangan sampai kampanye ke depan ada intimidasi, dan ada upaya untuk menurunkan bendera," katanya.
Sebelumnya, pernyataan Jokowi soal keberpihakan presiden di Pilpres 2024 menuai banyak kritikan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat kunjungan kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.