Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyarankan Prabowo Subianto tak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) meski ikut berkontestasi di Pilpres 2024.
Menanggapi itu, juru bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Muhammad Iqbal, menilai bahwa ada ketakutan dari Prabowo jika mundur dari pemerintahan.
Iqbal mengatakan, Prabowo akan kehilangan akses kekuasaan untuk bermain fasilitas negara untuk kampanye.
Hal itu disampaikan Iqbal dalam program Overview Tribunnews.com pada Kamis (1/2/2024) malam.
"Itu lah bentuk ketidakpercayaan diri, banyak kok anak bangsa yang ingin jadi Menhan, ada jenderal bintang empat lebih banyak bukan hanya bintang tiga. Jadi menurut saya itu justru bagian dari ketakutan, kecemasan dan ketidakpercayaan diri bagi Pak Prabowo."
"Kalau dia putus akses jabatannya, dia nggak punya akses kekuasaan, dia nggak bisa menggunakan fasilitas. Makannya, dia (Prabowo) maunya kampanye weekend doang, supaya bisa menggunakan fasilitas," kata Iqbal.
Iqbal pun menantang Prabowo untuk berani mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan.
"Jadi bagi kami, ayo gentleman lah kalau memang yakin menang pasti mundur, nah mungkin meyakini nggak menang makannya takut mundur," ujarnya.
"Mas Gibran juga nggak mau mundur, itu menunjukan bahwa dia nggak yakin menang, mereka masih takut-takut," lanjutnya.
Iqbal kemudian menekankan bahwa kenegarawanan dan keteladanan itu penting dalam konteks pemilu.
Dalam kesempatan yang sama, Juru bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, David Sitorus mengatakan bahwa hanya orang yang beretika seperti Mahfud lah yang akan mundur dari jabatannya di pemerintahan saat menjadi kontestan di Pilpres 2024.
Baca juga: Mahfud MD Kenang Pernah Diremehkan Rocky Gerung Tak Akan Lama Jabat Menko Polhukam
"Kalau beretika ya ikuti seperti Mahfud, tapi kami tidak memakasakan yang lain juga untuk mundur," kata Davis.
"Yang paling penting adalah diri kita sendiri, karena diri Prof Mahfud lah yang jadi contoh. Hari ini tak ada contoh lagi brarti," lanjutnya.
David menilai bahwa Prabowo sebaiknya mundur dari Menteri Pertahanan, sebab akan ada banyak waktu bagi capres 02 itu untuk berkampanye.
"Secara pribadi saya menyarankan ya mundur saja, biar punya banyak waktu kampanye. Saya sangat miris melihat Pak Prabowo udah kelelahan malah dipaksakan, walaupun kampanyenya cuma satu, ya biar banyak waktu istirahat lah," ujarnya.
TKN: Prabowo Tuntaskan Tugasnya Sampai Akhir
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani menyarankan Prabowo Subianto tak menyusul Mahfud MD hengkang dari pemerintahan Jokowi.
Hal itu disampaikan Muzani saat merespons saran dari calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo seusai cawapresnya menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam.
Ganjar berharap, langkah hengkangnya Mahfud MD dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bisa ditiru capres-cawapres lainnya.
Ganjar menilai, sikap Mahfud merupakan cerminan sosok pemimpin yang memiliki integritas tinggi.
Sementara Muzani justru meminta Prabowo menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri hingga akhir periode pemerintahan Jokowi.
"Kami menyarankan kepada Pak Prabowo tidak perlu mundur sebagai menteri pertahanan."
"Kami meminta Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai menteri pertahanan," ucap Muzani di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024).
Menurut Muzani, meski berstatus sebagai Menhan, Prabowo bisa membedakan dan membagi posisinya.
"Dan selama menjadi menteri presiden beliau juga wayahnya (waktunya) cuti ya cuti, menjalankan tugas ya tugas."
"Sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode," tegas Muzani.
TKN juga memastikan, tidak akan ada konflik kepentingan yang dimainkan Prabowo dalam konteks pencapresannya.
"InsyaAllah tidak akan terjadi," kata Muzani.
Terlepas dari hal itu, Muzani mengaku menghormati keputusan yang diambil Mahfud.
Baginya itu merupakan hak pribadi Mahfud sebagai Menko Polhukam.
Politikus Partai Gerindra itu juga meyakini, mundurnya Mahfud MD tidak akan berpengaruh buruk pada jalannya pemerintahan saat ini.
"Tentu itu hak pribadi sepenuhnya yang kami menghormati keputusan tersebut, selanjutnya pemerintahan akan berjalan sediakala," katanya.
(Tribunnews.com/Milani Resti)