Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - H-1 menjelang pemungutan suara Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus memantau distribusi logistik di seluruh wilayah Indonesia. 

Fokus pengawasan kali ini adalah wilayah terpencil dan rawan bencana, yang dinilai menjadi tantangan utama dalam memastikan logistik tiba tepat waktu di tempat pemungutan suara (TPS).

“Distribusi logistik itu dua hal yang perlu diantisipasi. Pertama adalah wilayah yang paling jauh. Yang kedua, wilayah yang paling rawan bencana,” ujar Tenaga Ahli di Divisi Pencegahan dan Parhumas Bawaslu RI, Iji Jaelani dalam wawancara di Media Center Bawaslu, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Menurut Iji, Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus. Mengingat pada Pilpres dan Pileg lalu, logistik untuk beberapa TPS datang terlambat. 

“Di Papua itu ada 39 TPS yang dia disusulkan karena logistiknya belum sampai pada hari pengumuman suara,” jelasnya. 

Ia juga menambahkan, sesuai aturan PKPU, logistik harus sudah tiba di TPS pada H-1 pemungutan suara.

Selain Papua, daerah rawan bencana juga menjadi perhatian, seperti DKI Jakarta dan Demak yang sebelumnya mengalami banjir. 

“Tiba-tiba pagi-pagi hujan banjir. Ini terjadi di DKI Jakarta, salah satunya itu 100 sekian datanya itu melakukan pengumuman suara susulan. Begitu juga di Demak, Jawa Tengah,” tuturnya.

“Itu karena daerahnya banjir sehingga di 114 TPS di Demak itu tidak dapat melakukan pemungutan suara ulang,” sambung Iji. 

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Bawaslu berkoordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), aparat keamanan, dan pemerintah daerah. 

“Tentu distribusi logistik juga harus kita pantau atau kita awasi sampai hari pengumuman suara,” tegas Iji.

Langkah-langkah pengawasan ini dilakukan untuk memastikan logistik pemilu tiba tepat waktu dan sesuai sasaran di seluruh wilayah, demi kelancaran proses pemungutan suara yang akan berlangsung besok.